Samarinda, infosatu.co – Fraksi Demokrat-PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan sejumlah pandangan dan harapan dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025 di Gedung B, Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Agenda rapat tersebut yaitu mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2025-2029.
Juru Bicara Fraksi Demokrat-PPP, Nurhadi Saputra, menyatakan bahwa RPJMD merupakan turunan langsung dari visi-misi kepala daerah terpilih dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
Meski secara sistematik penyusunan RPJMD dinilai sudah baik, fraksinya mengingatkan agar semangat dokumen tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi yang normatif.
“Fraksi kami berharap RPJMD ini bukan hanya bersifat teoritik, tetapi benar-benar merepresentasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kaltim,” tegas Nurhadi.
Salah satu sorotan utama adalah komposisi belanja daerah.
Fraksi Demokrat-PPP meminta agar alokasi anggaran untuk belanja aparatur tidak lebih besar dibandingkan belanja pembangunan.
Ini khususnya infrastruktur dasar dan bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.
Dalam aspek keadilan sosial, fraksi ini juga mendorong agar RPJMD memuat dasar hukum yang lebih eksplisit dalam menjamin hak masyarakat Kaltim atas kesejahteraan.
“Kami juga mendorong afirmasi kebijakan pendidikan tak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi untuk seluruh warga sebagai pemenuhan hak dasar manusia,” tambahnya.
Fraksi Demokrat-P3 turut menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai masih tertinggal.
“Kami juga mendesak normalisasi sungai di Kutai Timur khusus alur Sungai Sangatta yang kerap menyebabkan banjir,” jelas Nurhadi.
“Selain itu, pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan dan pendirian SPBU untuk nelayan di Sangatta dan Sangkulirang juga disebut perlu segera ditindaklanjuti,” sambung Nurhadi.
Permasalahan kesehatan juga diangkat, terutama kebutuhan akan rumah sakit representatif di wilayah utara Kaltim seperti di Muara Wahau atau Kabupaten Berau.
Fraksi Demokrat-P3 menilai, jarak dan keterbatasan layanan kesehatan di kawasan ini membuat warga kesulitan mengakses layanan medis yang memadai.
Sementara di Kota Balikpapan, fraksi Demokrat-P3 menyoroti sejumlah permasalahan klasik seperti keterbatasan sumber air bersih dan ketimpangan jumlah sekolah menengah.
“Saat ini terdapat 28 SMP negeri tetapi hanya 9 SMA dan 6 SMK, ini masalah tahunan saat penerimaan siswa baru. Selain itu, persoalan banjir yang masih terjadi juga kami harapkan menjadi perhatian serius mengingat posisi Balikpapan sebagai ‘beranda’ Ibu Kota Negara,” tegas Nurhadi.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat-PPP mendorong agar pembahasan RPJMD ini dilanjutkan secara mendalam dalam Panitia Khusus.
Ia menekankan pentingnya strategi dan langkah nyata agar RPJMD benar-benar dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya rencana yang tertulis di atas kertas.
