Samarinda, infosatu.co – Polemik insentif untuk guru di Samarinda yang berstatus aparat sipil negara (ASN) maupun Non-ASN di sekolah negeri maupun swasta masih berlanjut.
Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun mengatur insentif untuk sejumlah kriteria. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemkot Samarinda Nomor: 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbit 16 September 2022.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain menanggapi persoalan tersebut. Ia mengatakan Fraksi PKS Samarinda sejak awal konsisten berpihak untuk kesejahteraan guru. Bahkan, hanya pandangan Fraksi PKS satu-satunya yang minta keadilan dan kesamaan hak setiap guru.
“Semua ada jejak rekamnya di media. Guru sudah cerdas jadi tidak perlu ada pihak-pihak yang memaksakan opini tertentu, seolah-olah guru berjuang sendiri. Sejak awal kami mendukung peningkatan kesejahteraan guru,” ungkapnya, Sabtu (1/10/2022).
Sani pun menghimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak menutup mata terkait persoalan ini, sebab ini menilai dana yang di provinsi cukup besar.
“Sejarah insentif ini juga tidak terlepas dari program dan obsesi Pemprov di masa lalu. Sehingga sudah merupakan kewajaran Pemprov untuk membantu Pemkot Samarinda,” terangnya.
Politikus PKS itu pun berharap, Pemprov tidak menutup mata terhadap potensi masalah yang terjadi di depan mata sendiri. Lantaran masalah pendidikan di Ibu Kota Provinsi Kaltim ini tentu akan mempengaruhi angka IPM secara umum di Kaltim
“Saat ini kami masih memberikan waktu Pemkot mencari jalan keluar dan mengakomodir aspirasi guru. Tentu sikap Pemkot akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sikap politik kami ke depan,” pungkasnya.
