Samarinda, infosatu.co – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tetap digelar pada tahun 2026 meski di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Keputusan ini diambil setelah seluruh pihak sepakat dalam pertemuan di Kabupaten Paser pada 2 April 2026 lalu.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi keraguan terkait jadwal pelaksanaan, apakah tahun 2026 atau 2027.
Namun setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk gubernur dan pimpinan daerah, keputusan akhirnya ditegaskan.
“Semua bersepakat untuk tetap melaksanakan Porprov di 2026, dengan catatan efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Faisal menegaskan, konsekuensi dari kondisi anggaran saat ini adalah berkurangnya skala pelaksanaan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun jumlah kontingen. Menurutnya, kabupaten/kota juga akan menyesuaikan pengiriman atlet.
“Tentunya pasti berkurang seperti tahun-tahun lalu karena anggarannya juga turun. Kontingen juga saya yakin kuotanya akan berkurang,” katanya.
Faisal memastikan jumlah cabang olahraga (cabor) tidak akan dikurangi. Penyesuaian difokuskan pada nomor pertandingan serta selektivitas pengiriman atlet.
“Cabor tetap sesuai yang ditetapkan, tapi nomor tanding yang tidak prioritas akan kita kurangi. Kabupaten/kota juga diharapkan lebih selektif mengirim atlet,” jelasnya.
Efisiensi juga akan menyasar seremoni pembukaan dan penutupan tanpa mengurangi kemeriahan. Salah satu strategi yang disiapkan adalah kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan tetap berjalan lancar.
Di sisi lain, Kabupaten Paser sebagai tuan rumah diminta tidak memaksakan seluruh pertandingan digelar di wilayahnya. Beberapa daerah bahkan telah menawarkan venue secara gratis untuk mendukung pelaksanaan.
“Kami beri waktu satu sampai dua minggu kepada Paser untuk menentukan cabor mana yang bisa digelar di daerah lain. Terakhir ada lima cabor yang sudah dipastikan di luar Paser,” ungkap Faisal.
Ia juga menegaskan, pembangunan fasilitas baru tidak direkomendasikan apabila tidak memungkinkan secara anggaran.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim tetap mengambil peran dengan menyiapkan dukungan anggaran melalui skema yang lebih sederhana dan mudah dipertanggungjawabkan.
“Bantuan tidak dalam bentuk hibah, tetapi masuk dalam batang tubuh anggaran Dispora sebagai belanja langsung kegiatan,” jelasnya.
Saat ini, formulasi teknis bantuan tersebut masih dibahas agar proses pencairan tidak terkendala administrasi. Faisal menekankan pentingnya skema yang praktis agar tidak menghambat pelaksanaan.
Adapun terkait anggaran, Kabupaten Paser sebelumnya mengajukan hibah sebesar Rp60 miliar kepada Pemprov Kaltim. Namun angka tersebut masih dalam tahap verifikasi.
Sebagai perbandingan, pada Porprov sebelumnya di Berau, bantuan Pemprov mencapai Rp50 miliar karena mencakup pembangunan fisik.
Sementara untuk 2026, bantuan diproyeksikan lebih kecil karena tidak ada pembangunan infrastruktur.
“Prediksi saya sekitar Rp30 sampai Rp35 miliar, karena ini murni untuk penyelenggaraan kegiatan tanpa pembangunan fisik,” pungkasnya.
