Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pemerintah daerah untuk segera lakukan efisiensi anggaran menyusul turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi Rp18 triliun pada tahun 2026.
Seruan ini disampaikan Hasanuddin dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam pada Senin, 5 Mei 2025.
Ia menyoroti penurunan tajam DBH yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun dan akan dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci agar program-program prioritas tetap berjalan, termasuk program pendidikan gratis atau Gratispol, yang menjadi perhatian utama DPRD.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, Gratispol menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, di tengah tekanan ekonomi.
Ia percaya bahwa dengan pengelolaan anggaran yang tepat, program ini bisa tetap dijalankan meski kondisi fiskal terbatas.
“Kita terus melakukan efisiensi,” tambahnya.
Ia juga mencatat bahwa perubahan anggaran tahun 2025 menunjukkan arah penurunan yang serupa, meski masih ada kemungkinan terjadi penyesuaian seiring berjalannya waktu.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” katanya lagi.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Forum ini menjadi tonggak awal penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yang sangat krusial di tengah dinamika fiskal yang belum sepenuhnya stabil.
“Harus efisien, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu. Itu yang utama,” tutup Hasanuddin.
