Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas) mengungkapkan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025-2026.
Pemangkasan ini, kata Hasanuddin, disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menghadiri Rapat Paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Selasa, 23 September 2025 kemarin.
“Ternyata memang ada potongan APBD 2025–2026 untuk Kaltim hampir Rp4,6 triliun,” ucap Hamas.
Itu disampaikan kepada wartawan saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-38, Rabu, 24 September 2025.
Ia menegaskan, nilai Rp4,6 triliun tergolong sangat besar dan tentu memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Ini berdampak terhadap APBD, karena besar tuh, Rp4,6 triliun itu besar, hitungannya bisa setara satu kabupaten,” jelasnya.
Dengan berkurangnya dana tersebut, Hasanuddin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih selektif dalam menjalankan program.
Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain memilah program mana yang bisa tetap dijalankan dan mana yang harus ditunda atau dicoret.
“Barangkali nanti akan kita lihat pemotongan proporsionalnya di mana saja. Bisa berdampak pada SKPD maupun pokok pikiran (pokir) dewan,” katanya.
“Tapi yang pasti, mandatori seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap jadi prioritas, karena ada standar pelayanan minimal,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah fraksi juga menyoroti persoalan penurunan DBH.
Fraksi Partai Gerindra menuntut penjelasan pemerintah daerah terkait strategi meningkatkan penerimaan dari transfer pusat, khususnya karena DBH mengalami penurunan 6,97 persen.
Sementara Fraksi Golkar mendorong Pemprov Kaltim mengoptimalkan sumber pendapatan sah di daerah agar daya dukung APBD tetap terjaga.
Fraksi lainnya juga menekankan kejelasan pengelolaan DBH yang kini menjadi faktor krusial untuk melanjutkan program pembangunan.
Menanggapi hal itu, Hasanuddin menilai pandangan fraksi-fraksi masih dalam batas wajar sebagai bentuk masukan.
“Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Pada dasarnya ada masukan untuk pemerintah, saya rasa itu wajar,” ujarnya.
Hamas menegaskan, hasil rapat paripurna akan menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kaltim. Ia berharap Gubernur bersama jajaran segera menyesuaikan kebijakan anggaran agar tetap proporsional.
“Yang pasti, pemotongan Rp4,6 triliun ini sudah sesuai pembahasan kemarin dan jadi atensi kita. Nanti kita lihat mana yang akan dicoret, mana yang tetap jadi prioritas. Itu jadi bagian dari Gubernur,” pungkasnya.
