Samarinda, infosatu.co – Minimnya kesadaran administrasi kependudukan di masyarakat dinilai menjadi penghambat utama dalam penyaluran program-program sosial di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai ketidaktertiban data kependudukan telah menciptakan ketimpangan dalam distribusi bantuan yang seharusnya menjangkau kelompok paling rentan.
“Masalahnya bukan hanya pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sistem data yang tidak akurat. Banyak yang berhak tapi tak tercatat akibatnya mereka tak tersentuh bantuan,” kata Puji.
Ia menegaskan, akurasi data adalah fondasi dari keadilan sosial. Tanpa basis administrasi yang rapi dan terverifikasi, pemerintah akan kesulitan memastikan program seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial dapat menyentuh sasaran yang tepat.
Komisi IV DPRD Samarinda, menurut Puji telah mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk lebih proaktif menjangkau warga, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah dengan tingkat administrasi rendah.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab administrasi tak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Administrasi kependudukan harus jadi kesadaran kolektif. Warga perlu aktif, bukan hanya mengurus dokumen saat butuh bantuan,” ujarnya.
Puji menyebut, tertib dokumen bukan sekadar syarat administratif, tetapi bagian penting dari akses terhadap pelayanan publik.
Tanpa KTP atau KK yang valid, hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bisa tak terlayani dengan baik.
Sebagai bagian dari komitmen legislatif, Komisi IV akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat.
Pendekatan langsung dan berbasis komunitas akan diintensifkan agar warga memahami pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah dan aktif.
“Dengan data yang tertib, pembangunan bisa dirancang lebih terukur dan program bantuan lebih adil. Ini bukan soal teknis saja, tapi soal keadilan sosial,” tegasnya.
Puji berharap sinergi antara pemerintah dan warga dalam memperbaiki data kependudukan bisa menjadi langkah awal membangun sistem sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Kalau kita ingin membangun kota yang merata manfaatnya, maka kita harus mulai dari dasar: data yang benar dan warga yang sadar,” pungkasnya.
