Lumajang, infosatu.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim), memberikan penjelasan resmi mengenai tata kelola Pos Lapangan Pronojiwo pasca erupsi Gunung Semeru, Kamis 27 November 2025.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menjaga agar informasi publik tetap seimbang dan mendukung kelancaran penanganan darurat.
Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menerangkan bahwa seluruh langkah operasional di lapangan berjalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/595/KEP/427.12/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru Tahun 2025.
Juga berdasarkan SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/596/KEP/427.12/2025 tentang Komando Penanganan Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru Tahun 2025.
Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penetapan struktur komando, pembagian peran, serta pola koordinasi penanganan kedaruratan.
Isnugroho menjelaskan bahwa pos lapangan sejak awal ditempatkan di Kecamatan Pronojiwo.
Hal ini karena pertimbangan jarak yang dekat dengan wilayah terdampak sekaligus memastikan proses komando dan pengendalian dapat berjalan lebih efektif.
“Penempatan logistik di kantor kecamatan juga merupakan keputusan teknis untuk memperpendek jalur distribusi bantuan kepada warga yang berada di titik pengungsian maupun wilayah sekitar,” jelas Isnugroho saat dikonfirmasi.
Dalam struktur yang ditetapkan melalui SK Komando, kecamatan, TRC, relawan, dan BPBD memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.
Camat Pronojiwo turut masuk dalam jalur pengendalian distribusi logistik sebagai bagian dari mekanisme koordinasi resmi yang ditetapkan Bupati Lumajang.
“Dengan pola ini, seluruh unsur tetap berada pada satu alur komando sehingga langkah-langkah penanganan dapat dijalankan secara terpadu. BPBD juga memberikan penjelasan mengenai kontribusi relawan lokal yang sejak erupsi terjadi telah bergerak mendampingi masyarakat,” terang Isnugroho.
Menurut Isnugroho, relawan merupakan bagian penting dari dukungan kemanusiaan, dan BPBD menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka.
Untuk menjaga kelancaran koordinasi, relawan dihimpun melalui tautan pendaftaran khusus dan dikelompokkan dalam satu kanal komunikasi yang memungkinkan setiap laporan kegiatan masuk ke laporan situasi harian Pos Komando.
Terkait informasi publik yang berkembang mengenai dinamika penugasan relawan, BPBD menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan resmi mengenai keluhan yang diterima.
Para relawan tetap melaksanakan tugas sesuai arahan rencana operasi, dan komunikasi lapangan berjalan melalui kanal resmi yang telah disiapkan.
Pengelolaan logistik, yang merupakan tanggung jawab penuh BPBD melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik, terus disesuaikan dengan kebutuhan warga di pengungsian maupun masyarakat yang mengungsi mandiri.
Pendekatan ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau seluruh kelompok terdampak secara merata.
Isnugroho menambahkan bahwa koordinasi antara kecamatan, TRC, relawan, dan BPBD berjalan menggunakan jalur komando dalam SK Komando Penanganan Darurat.
Setiap unsur bekerja sesuai peran masing-masing, dengan tujuan menjaga keselarasan langkah di lapangan.
Sebagai penutup, BPBD Lumajang mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka dan akurat agar seluruh proses penanganan tetap berjalan kondusif.
Informasi yang selaras dengan prosedur menjadi bagian penting dalam merawat kebersamaan seluruh unsur penanganan darurat Semeru, sehingga layanan kemanusiaan dapat diberikan semaksimal mungkin bagi warga terdampak.
