Samarinda,infosatu.co – Rencana Pemkot Samarinda menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada 3 Oktober 2022 nanti menuai pro dan kontra di masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Damayanti menyayangkan hal tersebut karena sebelumnya Pemkot Samarinda memberi peluang pada PKL tersebut untuk berjualan di sana sebelumnya.
“Mungkin ada kebijakan atau aturan yang membuat pemkot mengambil keputusan tersebut, secara pribadi saya menginginkan Pemkot Samarinda sebelum memberi kebijakan penertiban, alangkah baiknya memberikan solusi terlebih dahulu,”kata Damayanti seusai hearing dengan UPTD PPA, Kamis (22/9/2022).
Apalagi, menurutnya ini persoalan perut, apa saja bisa dilakukan, satu sisi pemerintah ingin menegakkan aturan, di sisi lain tentunya ada potensi timbul masalah baru.
“Secara resmi belum ada aduan masuk terkait persoalan ini, kita berharap teman-teman PKL bersurat resmi, lalu kita fasilitasi,”ungkapnya.
Dalam setiap kesempatan, Damayanti selalu menekankan, semua kebijakan jangan sampai mengesampingkan persoalan perut, karena masyarakat sekarang butuh makan dan pekerjaan, apalagi diketahui bersama, kita diterpa pandemi Covid-19.
Langkah penggusuran paksa, dari berita yang dihimpun media ini, akan dilakukan hingga batas akhir, 2 Oktober 2022, pukul 21.00 Wita. Jika PKL tidak menghentikan aktivitas berjualan di kawasan tersebut sampai 3 Oktober 2022, pukul 06.00 Wita, maka aparat terkait akan melakukan pembongkaran dan penutupan.
Rencana pengosongan untuk PKL Jalan Gajah Mada, itu disampaikan Pemkot Samarinda melalui surat bernomor 660/2916/012.02, pada 19 September 2022 lalu.
