Jakarta, infosatu.co – Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng pada masyarakat tidak mampu dan pedagang kaki lima (PKL).
Menanggapi hal itu, Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan bahwa BLT yang diberikan kepada 20 juta lebih masyarakat merupakan langkah tepat.
“Jadi kalau menurut saya ini kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik ketimbang melakukan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan,” ungkapnya pada Senin (4/4/2022) melalui pers rilis yang dikirim ke redaksi.
Piter melihat pemerintahan Jokowi terus mengupayakan agar masyarakat tidak terlalu terdampak dengan melambungnya harga minyak goreng di pasaran.
Mulai dari menetapkan harga eceran tertinggi (HET), subsidi minyak curah, hingga terakhir BLT ini.
“Pemerintah terus mencari jalan yang terbaik. Jalan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, ya jalan ketiga ini yang menurut saya kalau sudah dikasih BLT berarti subsidi minyak goreng curahnya tidak lagi diberikan,” jelas Piter.
Menurutnya, kebijakan BLT ini akan lebih mudah dan lebih bisa tepat sasaran dengan catatan pemerintah memiliki data siapa yang akan menerima BLT.
Dia berharap, penyaluran BLT minyak goreng dilakukan dengan baik. Data-data pemerintah bisa menjadi acuan agar BLT tepat sasaran.
Presiden Jokowi menargetkan 20,5 juta kepala keluarga yang terdaftar pada bantuan pangan non tunai (BNPT) dan program keluarga harapan (PKH) untuk diberikan bantuan BLT minyak goreng. BLT ini juga akan menyasar 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
Jokowi akan mulai mendistribusikan BLT minyak goreng per-April 2022. Setiap bulannya, masyarakat yang terdaftar akan diberikan BLT sebesar Rp100 ribu. Pemerintah bakal memberikan bantuan tersebut langsung selama tiga bulan.
