Samarinda, infosatu.co – Isu pemangkasan impor batu bara oleh China dan India dari Indonesia, memicu kekhawatiran nasional terhadap kelangsungan ekspor batu bara.
Namun, bagi Kalimantan Timur (Kaltim), dampaknya dinilai tidak signifikan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai bahwa fluktuasi ekspor tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi daerah.
“Tidaklah. Batu bara itu bukan hak Kaltim. Tidak ada imbas kepada kita,” ujar Guntur saat ditemui di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa daerah hanya mendapatkan dampak dari sisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Selebihnya, penerimaan langsung daerah hanya berasal dari sektor-sektor spesifik seperti pajak alat berat.
“Imbas ke kita itu cuma di DBH saja. Yang menyentuh ke kita langsung hanya dari sektor pajak alat berat,” tambahnya.
Menurutnya, Komisi II DPRD Kaltim tengah gencar menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Ia mengaku telah melakukan pendataan mendalam terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang menggunakan alat berat.
“Kita lagi gencar mendata sedetail mungkin semua perusahaan. Sementara ini penerimaan pajak alat berat itu kecil. Harapan kita bisa meningkat,” jelas Guntur.
Ia menggambarkan potensi besar yang bisa digali dari sektor ini. Jika dari 800 perusahaan tambang yang ada, masing-masing menggunakan minimal lima alat berat, maka potensi penerimaannya bisa cukup besar.
“Bayangkan saja, Kaltim ada sekitar 800 perusahaan. Nggak usah semua, kalau 5 alat berat dikali 800 saja sudah berapa,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran terhadap pemangkasan ekspor batu bara yang bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja di Kaltim, Guntur menilai belum ada gejala ke arah tersebut.
“Kita berharap imbas negatifnya tidak terjadi. Khususnya bagi tenaga kerja. Jangan sampai ada yang dirumahkan karena kondisi pasar,” harapnya.
Guntur tetap optimistis dengan kebutuhan dalam negeri terhadap batu bara, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang kini mulai menggantikan penggunaan bahan bakar diesel dengan batu bara.
“Kita juga banyak menggunakan batu bara untuk PLTU. Sekarang sudah banyak yang tidak pakai diesel, tapi beralih ke gas dari batu bara,” tutupnya.
Dengan upaya optimalisasi pajak daerah dan dukungan kebutuhan energi domestik, Kaltim diyakini masih mampu menjaga kestabilan ekonomi meskipun pasar ekspor mengalami perubahan.
