Jakarta, infosatu.co – Gubernur Kaltim Isran Noor mengisahkan perjuangannya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.
Salah satu perjuangan yang dilakukan Isran Noor saat dirinya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang dikuasai salah satu perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining.
“Sumber daya alam itu bagian dari sebuah dasar kita menjaga harkat dan martabat bangsa. Jadi orang luar dari mana pun tidak bisa seenaknya memberlakukan kepentingannya dengan cara-cara tidak benar,” tegas Gubernur Isran Noor di Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Menurutnya, Kaltim berlimpah sumber daya alam. Baik dari potensi minyak dan gas, juga batu bara. Kaltim juga masih menyimpan kekayaan lain dalam pengembangan sumber daya alam terbarukan dari sektor pertanian dalam arti luas.
Perjuangan Gubernur Isran Noor kala itu dilakukan saat masih menjabat bupati Kutai Timur.
Keputusan Isran Noor mencabut 4 IUP tambang digugat Churchill Mining ke tribunal arbitrase internasional yakni International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID).
Ketika itu, Churchill Mining menuntut pemerintah daerah dan Isran Noor dengan besaran gugatan US$ 2 miliar atau setara Rp30 triliun.
“Saya punya prinsip, kalau hal yang kita anggap benar, dan itu adalah merupakan kewajiban saya sebagai yang ditunjuk dan diberi amanah oleh Allah SWT dan diberi kepercayaan oleh rakyat, maka kebenaran itu akan terus saya perjuangkan. Jangan sampai, sumber daya alam kita dikelola dengan cara yang tidak benar hingga merugikan rakyat dan bangsa,” tegas Gubernur.
Tentang kemenangan dalam keputusan arbitrase internasional itu, Gubernur Isran Noor mengatakan hal itu karena apa yang diperjuangkan adalah sebuah kebenaran.
“Ya mungkin karena kita memiliki kekuatan dan kebenaran. Jadi gugatan mereka (Churchill Mining) tidak dikabulkan. Pemerintah daerah dinilai benar dan negara benar,” tandas Isran.
Sikap tegasnya kala itu bukan berarti Isran menolak investasi, tapi lebih bagaimana agar bangsa ini berdaulat atas sumber daya alam yang dimiliki.
Kaltim kata Gubernur, sangat terbuka dengan investasi sepanjang mereka mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Bukan berinvestasi, tapi menggunakan aturan sesuka hati mereka.
