Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Deni Hakim Anwar menilai lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan tumpang tindih perencanaan kerap menyebabkan pemborosan anggaran, kerusakan jalan yang baru diperbaiki dan ketidakefisienan dalam penyediaan layanan dasar termasuk air bersih.
“Banyak keluhan masyarakat soal jalan yang baru dibangun tapi tiba-tiba dibongkar lagi untuk perbaikan atau pemasangan pipa air. Ini bukti bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan maksimal,” ungkapnya pada Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, perencanaan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Perumda Air Minum (PDAM) harus benar-benar disinkronkan.
Ia mencontohkan, proyek pedestrian di Jalan Juanda yang belum lama rampung justru kembali rusak karena adanya pekerjaan penggantian pipa sekunder oleh PDAM.
“Jalan baru diperbaiki, belum genap enam bulan sudah dibongkar lagi. Ini menunjukkan tidak adanya perencanaan jangka panjang yang terpadu. Warga yang dirugikan,” tegasnya.
Deni mendorong agar Pemkot Samarinda segera menyusun blueprint pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, mencakup umur teknis pipa, jadwal pemeliharaan, hingga prioritas wilayah.
Menurutnya dokumen perencanaan itu sangat penting sebagai dasar agar proyek-proyek tidak saling tumpang tindih dan bisa berjalan efektif.
“Harus jelas usia teknis pipa, kapan diganti, di mana titik-titik kritisnya. Kita tidak bisa lagi hanya bekerja reaktif. Semua harus berbasis data dan perencanaan,” katanya.
Dalam konteks pengendalian banjir, Deni juga menekankan pentingnya tata kelola wilayah berbasis kawasan. Sebab, setiap kecamatan harus memiliki peta perencanaan untuk penanganan banjir, sehingga program yang dijalankan tidak bersifat sporadis dan sektoral.
“Kalau kita mau atasi banjir dengan serius harus ada pembagian wilayah kerja yang terukur. Jangan sampai satu OPD ingin A, OPD lain jalan sendiri-sendiri dengan B. Ini yang saya sebut ego sektoral. Yang harus dikedepankan adalah pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyambut baik rencana pemanfaatan teknologi digital seperti E-WAN dan sistem perencanaan berbasis media digital lainnya, asalkan implementasinya dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor.
“Pemanfaatan teknologi itu bagus, tapi percuma kalau tidak diiringi dengan kolaborasi antar-OPD dan BUMD. Samarinda butuh satu sistem yang menyatukan semuanya demi kepentingan warga,” tandasnya.
