Bontang, infosatu.co – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang Munawwar menyerukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, khususnya dalam pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek) pemerintah kota (pemkot).
Menurutnya, alokasi dana yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp162,9 miliar perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Saya berharap ke depan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap berjalan, tapi jangan sampai terlalu besar hanya untuk satu jenis kegiatan. Kita perlu lebih bijak mengelola anggaran,” ujar Munawwar, Jumat (22/11/2024).
Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan layanan publik.
Ia juga memberikan contoh konkret tentang pengelolaan program serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai lebih efisien.
Menurutnya, beberapa kegiatan seperti bimtek potensi bencana di tingkat kelurahan bisa dikoordinasikan melalui instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tujuannya, menekan biaya yang tidak perlu.
“Contohnya, kegiatan bimtek di tingkat kelurahan tentang potensi bencana sebenarnya bisa dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal seperti ini perlu menjadi refleksi bagi kita untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran,” kata Munawwar.
Ia menambahkan, asas manfaat harus menjadi landasan utama dalam setiap alokasi dana pemerintah, terutama untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat guna.
“Ini uang rakyat. Harusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat luas,” tegasnya.
Untuk mencegah dampak negatif terhadap aktivitas pelayanan masyarakat, Munawwar menyarankan agar pelaksanaan bimtek dilakukan lebih terukur. Hal ini seperti dengan membatasi jumlah peserta dalam satu waktu.
Ia juga mengajak Pemkot Bontang menata ulang prioritas program agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Kita perlu menata ulang prioritas, sehingga tidak ada kesan pemborosan dan anggaran bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.
