Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mendorong Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk mengakomodasi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi nelayan di Kota Taman.
“Khusus BPJS Ketenagakerjaan saya berharap pemerintah yang menganggarkan, karena banyak kejadian kalau berharap sama perusahaan atau CSR itu terkadang lancar hanya di dua bulan pertama atau setahun. Itu harapan kita,” ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (29/5/2023).
BW sapaan akrabnya itu menilai bahwa Pemerintah Kota Bontang untuk memberi bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi para telayan tidaklah terlalu besar. Lantaran jumlah nelayan di Kota Bontang saat ini tercatat sebanyak 7 ribu orang.
“Maka jumlah 7 ribu nelayan dan besaran setoran BPJS untuk nelayan adalah Rp16.800 selama per bulan, maka pemkot hanya perlu mengeluarkan Rp1,4 miliar saja selama setahun. Saya rasa itu tidak terlalu besar,” jelasnya.
Lebih jauh daripada harus menunggu bantuan corporate social responsibility (CSR), politikus Nasdem itu lebih menyarankan agar CSR perusahaan yang ada di Kota Bontang memberikan dan mendukung dalam bentuk bantuan fisik semisal bantuan perahu, peralatan melaut, maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Karena apa kalau menunggu dana CSR perusahaan terlalu lama dan rumit. Belum lagi ketika banyak regulasi baru yang berubah. Jadi iuran BPJS Ketenagakerjaan nelayan pakai APBD, dan dana CSR perusahaan dipakai untuk membantu kebutuhan nelayan,” tuturnya.
Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk upaya dan perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan perlindungan bagi nelayan.
Ia pun berharap agar Pemkot Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Bontang untuk bisa menindaklanjuti dan menjadi langkah awal dan tanggung jawab bersama.
“Ini tugas bersama untuk menjamin keselamatan para nelayan dan harus benar-benar direalisasikan agar bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.
