Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyoroti keras fenomena maraknya penggunaan buzzer atau akun anonim.
Buzzer tersebut diketahui menyerang balik warga ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Ananda Emira Moeis menilai praktik ini membahayakan iklim demokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ananda menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik yang datang dari masyarakat, termasuk melalui media sosial.
“Netizen itu masyarakat juga. Kritik mereka harusnya dijadikan saran untuk membangun, bukan justru diserang dengan buzzer,” kata Ananda, dalam keterangannya usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim pada Rabu, 11 Juni 2025.
Menurutnya, keberadaan buzzer yang aktif memproduksi narasi kontra terhadap pengkritik justru menghambat komunikasi sehat antara pemerintah dan rakyat.
Ia mengakui bahwa kritik organik adalah wujud partisipasi publik yang harus dihargai.
“Kalau buzzernya organik, tidak masalah. Tapi kalau itu setting-an dan menyerang yang mengkritik, itu salah. Itu malah membuat rakyat makin apatis,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan komunikasi publik sangat krusial, terlebih menjelang Pilkada dan dalam peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah, lanjutnya, harus menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi berbagai dinamika aspirasi yang berkembang.
“Kalau semua yang mengkritik dianggap mengganggu lalu diserang, masyarakat makin kehilangan kepercayaan. Kita tidak bisa bangun kepercayaan dengan menekan aspirasi,” tegas Ananda.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tak hanya diukur dari output fisik, tapi dari cara pemerintah mendengarkan, merespons, dan memperbaiki diri berdasarkan suara rakyat.
“Kritik itu bukan pertanda permusuhan. Tapi justru bukti kalau rakyat masih peduli. Kalau tidak peduli, mereka diam saja,” tutupnya.
