Kukar, infosatu.co – Bukit Mahoni yang berlokasi di Tenggarong Seberang, malam itu bukan sekadar jadi tempat nongkrong. Ia jadi ruang diskusi yang tak biasa.
Di sanalah, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, bertemu dengan insan pers tanpa podium, tanpa jarak, dan tanpa basa-basi.
“Ngapeh Santai Ngan Media” bukan cuma judul acara. Ia jadi cara perdana bagi pasangan terpilih tersebut untuk memandang relasi antara kekuasaan dan insan pers secara personal, bukan agenda pemerintahan.
“Saya merasa dekat dengan dunia pers. Kami juga pernah menjadi pemimpin redaksi disalah satu media. Kami tahu rasanya memegang angle, menulis dengan presisi, dan kadang harus melawan arus,” ujar Aulia membuka forum, bukan dengan pidato, tapi dengan ingatan personal, Selasa, 1 Juli 2025 malam.
Ia melanjutkan dengan analogi yang menghentak.“Pemerintah itu seperti aktor. Kadang banyak penjilat bilang kami tampan, hebat, berhasil. Tapi ketika kita lihat cermin, kita lihat justru rambut kami kusut,” ujarnya menegaskan realita yang ada.
“Maka dari itu kami butuh cermin di pemerintah, dan jurnalis itu adalah cermin kami, yang mempunyai sudut pandang transparan,” sambungnya.
Pernyataan ini bukan retorika kosong. Ia menggambarkan cara pandang yang tak umum di kalangan pejabat, bahwa jurnalis bukan alat penggiring opini, tapi bagian dari mekanisme koreksi yang sah dan penting.
Tak hanya itu, Aulia mengajak para jurnalis tak hanya jadi penyampai kabar, tapi mitra berpikir.
“Media itu soal angle. Fakta sama, sudut pandang bisa berbeda. Tapi dari perbedaan itu kita bisa cari keseimbangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menimpali dengan kejujuran yang jarang dipertontonkan politisi.
“Iya, media kita di Kukar ini sekarang banyak yang turun kualitas. Tapi mari kita benahi. Kami siap dikritik. Kami siap mendengar. Pokoknya Kami, Aulia-Rendi No Baper,”tegasnya.
Forum kemudian memasuki diskusi serius tentang keterbukaan informasi di pemerintahan bawah. Kecamatan dan desa. Beberapa jurnalis mengangkat isu sikap tertutup aparat desa terhadap wawancara dan liputan.
Ada ketakutan tersirat, apakah kebebasan pers hanya hidup di tingkat kabupaten, tapi mati di tingkat tapak?
Aulia menanggapinya dengan janji konkret. “Kami akan teruskan pesan ini ke bawah. Jangan takut bicara. Wartawan bekerja dengan undang-undang, dengan etika, dengan tanggung jawab. Mereka bukan lawan, mereka mitra,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin turut bicara, memperkuat konteks. Ia menekankan bahwa kerja wartawan tak bisa diukur hanya dari “output” pembangunan fisik.
“Wartawan bekerja di zona outcome, bukan cuma output. Sekolah dibangun itu output. Tapi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karena liputan kalian, itulah outcome,” ujarnya menanggapi statement Aulia soal program Output dan Outcome Pemkab Kukar.
Rahman sapaan akrabnya juga membawa data. Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir konsisten berada di tiga besar nasional dalam Indeks Kemerdekaan Pers.
Pada 2022-2023, Kaltim bahkan menduduki peringkat pertama, bersamaan dengan lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Itu korelasi langsung. Ketika pers merdeka, literasi tumbuh. Ketika literasi tumbuh, pembangunan manusia membaik. Jadi siapa pun pemimpin, tak bisa abaikan pers,” tegasnya.
Ketika forum mendekati akhir, Aulia menyampaikan sebuah penutup yang alih-alih formal justru menyentuh dan mengandung arah ke depan.
“Kalau saya boleh jujur, saya dan Rendi tidak mau jadi pemimpin yang hanya dikelilingi orang yang suka memuji. Kami tidak ingin hidup dalam ruang gema,” katanya.
“Yang kami butuh itu adalah suara berbeda, kritik, analisa, bahkan teguran. Karena justru di situlah kami tahu, apakah program kami menyentuh atau cuma terlihat bagus di atas kertas,” ujarnya menutup sesi Ngapeh Santai Ngan Media.
