Bukber Insan Pers, Syafruddin Soroti APBN dan Kritik Pengadaan Mobil Dinas Kaltim

Samarinda, Infosatu.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama (bukber) sejumlah insan pers Kaltim di kantor barunya di Jalan Bhayangkara, Samarinda.

Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Kaltim yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Syafruddin menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama jurnalis merupakan agenda rutin tahunan.

Agenda rutin ini sebagai bentuk apresiasi atas peran media dalam menyampaikan gagasan dan program partai kepada masyarakat.

“PKB tidak menjadi apa-apa tanpa dukungan dan publikasi dari teman-teman jurnalis. Apapun gagasan yang baik kalau tidak dipublikasikan, itu akan menjadi hampa,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.

Menjelang waktu berbuka, pengurus dan kader PKB Kaltim juga membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di depan kantor sebagai bentuk kepedulian di bulan Ramadan.

Di hadapan insan pers, Syafruddin kemudian menegaskan pentingnya transparansi dan penentuan skala prioritas dalam belanja pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilainya belum stabil.

Ia turut menyinggung isu global, termasuk potensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menurutnya, dampak perang global tetap bisa dirasakan Indonesia meskipun tidak secara langsung.

“Memang kita tidak meninggal karena senjata atau nuklir, tapi dampak radiasinya bisa kena air dan udara kita. Secara perlahan itu bisa berdampak pada kesehatan,” ujarnya.

Di tingkat nasional, ia menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.800 triliun dengan pendapatan sekitar Rp3.200 triliun sehingga terdapat defisit kurang lebih Rp600 triliun.

Ia juga menyebut utang negara telah mencapai Rp9.000 triliun.

“Kalau 43 persen dari APBN digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang, berarti hampir Rp1.800 triliun habis untuk bayar utang. Artinya keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Selain itu, Syafruddin juga menyinggung sejumlah isu nasional.

Seperti investasi, lingkungan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta postur belanja sektor pendidikan yang menurutnya perlu dicermati bersama.

Pada konteks daerah, ia secara khusus menyoroti polemik pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim.

Ia menyebut alokasi anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas Pemprov dan Rp6,9 miliar untuk pimpinan DPRD sebagai belanja yang kurang prioritas di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 70 persen.

“Menurut saya pengadaan mobil dinas ini adalah belanja yang kurang prioritas, apalagi di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya.

Ia mengaku bingung dengan skema pengembalian anggaran yang telah terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

“Kalau misalnya dikembalikan seperti apa skemanya? Karena itu sudah terealisasi, bahkan sudah dibelanjakan,” katanya.

Sebagai mantan anggota DPRD, Syafruddin mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembahasan APBD karena anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat.

Ia memerintahkan seluruh kader PKB, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk lebih cermat dan serius dalam membahas anggaran.

“Tidak boleh satu rupiah pun tertutup-tutupi. Karena ini uang rakyat,” tegasnya.

Menutup sambutannya, ia mengingatkan bahwa Pemilu tinggal sekitar dua tahun sebelas bulan lagi. Ia meminta seluruh kader PKB merapatkan barisan dan terus bekerja untuk rakyat.

“Dua tahun sebelas bulan ini bukan waktu yang panjang, tapi waktu yang singkat untuk terus bekerja dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi,” tutupnya.