Bontang, infosatu.co – Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp88,8 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp265 miliar.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan penurunan tersebut tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan, khususnya bagi wilayah yang bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami memahami Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang bergantung pada Dana Bagi Hasil dan Transfer ke Daerah memang mengalami tekanan fiskal. Karena itu pada 2026 jumlah yang kami usulkan menurun dari tahun sebelumnya,” ujar Neni saat kegiatan Safari Ramadan Pemprov Kaltim di Masjid Agung Al Hijrah Bontang, Jumat, 13 Maret 2026.
Meski jumlah bantuan menurun, pemerintah kota tetap mengalokasikan dana tersebut untuk sejumlah program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur dasar di beberapa wilayah.
“Bankeu tersebut telah kami alokasikan untuk penanggulangan banjir, di antaranya pembangunan polder di Tanjung Laut untuk mengurai banjir sekaligus menjadi sumber air baku,” jelasnya.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pembangunan sistem drainase di sejumlah wilayah yang selama ini kerap mengalami genangan, seperti di Kelurahan Guntung dan Api-Api.
“Kami juga membangun drainase segmen satu dan dua di Kelurahan Guntung yang memang sering mengalami banjir,” katanya.
Menurut Neni, kondisi banjir di Kota Bontang tidak hanya disebabkan curah hujan lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh aliran air dari wilayah hulu.
“Walau kita sadari banjir di Kota Bontang merupakan banjir kiriman dari hulu. Secara geografis struktur kota ini memang cekung seperti cawan,” ujarnya.
Melalui dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, ia berharap berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap dukungan pemerintah provinsi terus berlanjut agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya. (Adv)
