Bontang, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan perlu adanya regulasi yang mengatur pariwisata di Bontang. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih sangat kecil.
“Kita nol retribusi pariwisata, orang yang ke Pulau Beras Basah belum bisa dikenakan retribusi. Demikian juga tempat wisata yang lain, karena kita tidak punya regulasi yang mengatur untuk pariwisata,” ungkap Rustam kepada awak media di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (20/10/2020).
Menurut Rustam, Kota Bontang harus memiliki rencana setrategi (renstra) pariwisata. Baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kami berharap adanya Raperda Bontang tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Bontang Tahun 2020-2025, sehingga Bontang menjadi tempat wisata yang luar biasa,” ungkapnya.
Dikutip dari laman resmi Pemkot Bontang di web www.bontangkota.go.id yaitu potensi budaya dan daya tarik pariwisata sangat beragam. Budaya, tradisi dan kesenian Kota Bontang sangatlah banyak seperti Pesta Laut Bontang Kuala, Pesta Adat Erau Pelas Benua Guntung, seni dan budaya Kanaan (Kelurahan Kanaan), Perkampungan tradisional dan even tahunan Bontang City Carnival (BCC).
Selain itu kondisi alam bahari dan daya tarik wisata minat khusus. Seperti kawasan Mangrove (Tanjung Limau, Pulau Gusung, Pulau Kedindingan, Pulau Tihi-Tihi, Pulau Melahing), kawasan Mangrove Bumi Sekatup Damai, kawasan Mangrove Berbas Pantai, kawasan Mangrove Bontang Kuala (bersampan menyusuri Sungai Belanda) dan wisata bahari atau bawah laut (Pulau Beras Basah, Pulau Kedindingan, Pulau Segajah dan Selangan berupa keramba).
“Kita memiliki banyak potensi baik dari alam (hutan mangrove dan pantai). Kita memilki banyak budaya dan kesenian yang berbeda dengan tempat lain. oleh karena itu regulasi yang mengatur tentang pariwisata ini sangat di butuhkan,” tutur Rustam. (editor: irfan)
