Samarinda, infosatu.co – Upaya menciptakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, kini semakin diperkuat.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) di Samarinda pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Penandatanganan yang berlangsung di kantor BNNP Kaltim tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antar instansi khususnya dalam pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum terkait peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.
Kepala BNNP Kaltim Rudi Hartono dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Muhammad Ikmal Idrus secara langsung menandatangani kerja sama tersebut. Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat upaya bersama menuju Kalimantan Timur bersih dari Narkoba.
Rudi Hartono menilai sinergi dengan Kemenkum Kaltim sangat penting, terutama dalam memperkuat landasan hukum dan koordinasi antarlembaga.
“Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor. Kami berharap melalui sinergi ini, lingkungan masyarakat bisa semakin terbebas dari pengaruh Narkoba,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, BNNP Kaltim juga akan memanfaatkan kolaborasi ini untuk berkonsultasi dengan Kemenkum Kaltim terkait penyusunan regulasi dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas mereka di lapangan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus menegaskan, kerja sama lintas sektor seperti ini merupakan langkah konkret dalam mendukung visi pemerintah menciptakan masyarakat sadar hukum dan bebas narkoba.
“Kemenkum Kaltim siap bersinergi dengan BNNP untuk memperkuat edukasi hukum sekaligus mendukung penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Ikmal.
Ia menilai, sinergi antara Kemenkum dan BNNP tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga memperluas ruang edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya Narkoba serta pentingnya kesadaran hukum.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara dua lembaga strategis pemerintah dalam mendukung program nasional Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).
Kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data, koordinasi kebijakan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum dan edukasi publik.
Ikmal menyebut, kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola hukum dan upaya pemberantasan narkoba di daerah.
“Kolaborasi ini harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui koordinasi yang kuat, kita ingin memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya tegas, tapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan,” ungkapnya.
Dengan sinergi yang semakin erat antara BNNP dan Kemenkum, diharapkan Kaltim dapat menjadi daerah yang tangguh dalam mencegah peredaran narkoba sekaligus menjadi contoh penerapan hukum yang berkeadilan dan humanis.
