Samarinda, infosatu.co – Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang pecahan kecil dengan nominal sekitar Rp4,7 triliun untuk jasa penukaran di Kalimantan Timur saat menjelang Lebaran mendatang.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Budi Widihartanto mengatakan bahwa banyaknya jumlah uang yang disiapkan itu karena pertimbangan peningkatan ekonomi di masing-masing daerah.
“Kenaikan kita (Kaltim) lebih tinggi dari nasional. Kalau nasional, hanya naik sekitar 4,6 persen pertumbuhannya. Kalau kita di tahun ini dibandingkan di tahun 2023 kemarin meningkat sebesar 17,6 persen,” katanya, Senin (18/3/2024).
Budi menyampaikannya saat acara kick off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2024 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan itu mengusung tema “Bijak Gunakan Rupiah Di Bulan Penuh Berkah,”
Ia mengatakan kenaikan di Kaltim tinggi dibandingkan nasional karena sejumlah faktor. Salah satunya, menjadi magnet ekonomi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk.
“Oleh karena itu, kenaikan pertumbuhan jumlah uang yang kita siapkan (untuk jasa penukaran) di Kaltim lebih tinggi daripada nasional,” tuturnya.
Nantinya, warga yang ingin menukarkan uang dapat mendatangi 343 lokasi yang telah disiapkan oleh pihak BI.
“Jadi ada 9 kab/kota di wilayah kami, sebanyak 208 kantor perbankan dan juga di wilayah rekan kita di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Paser. Kota Balikpapan itu sebanyak kurang lebih 135 kantor. Ini tersebar di seluruh wilayah Kaltim. Kalau total 10 kabupaten/kota di wilayah kita,” jelasnya.
Selain di kantor perbankan, BI bersama juga menyediakan kas keliling di beberapa titik. Lokasinya seperti di Museum Samarendah, di Halaman Kantor DPRD Kota Samarinda, di Samarinda Square, dan di tol Balikpapan-Samarinda.
Kas keliling dilaksanakan pada 19 Maret hingga 5 April dengan jam operasional 10.00-12.00 Wita. Khusus di Samarinda Square, dijadwalkan pada 1 April- 5 April, dari pukul 10.00-14.00 Wita.
Budi melanjutkan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan upaya mengurangi adanya loket-loket penukaran uang yang tidak resmi. Hal ini seperti di pinggir jalan sekitar Tepian Mahakam.
Tak hanya itu, langkah ini juga merupakan upaya peredaran uang palsu dan pemungutan biaya yang tidak dibenarkan pada masyarakat.
“Kami khawatir bisa saja orang-orang itu tidak hanya menjual uang tapi bisa menjual uang palsu dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Sementara loket-loket ,penukaran uang yang resmi akan dijamin keaslian uang rupiahnya dan juga tentu jumlah yang cukup dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di awal,” lanjutnya.
