Bontang, infosatu.co – Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang menyoroti adanya ketidaksinkronan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan di Bontang.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan lahan di sekitar RSUD Bontang. Ia menilai, kurang terkoordinasi antara OPD terkait.
Joni menjelaskan, pihak RSUD berencana membangun lahan parkir untuk mendukung kebutuhan fasilitas rumah sakit. Namun, pada saat yang sama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga memiliki rencana melakukan pelebaran jalan di sekitar area tersebut.
Menurutnya, kurangnya komunikasi antara RSUD dan Dinas PUPR terkait proyek ini dapat memicu ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.
“Saya melihat ada sebuah proses perencanaan di Kota Bontang yang tidak sinkron antar-OPD, sehingga masing-masing membuat perencanaannya sendiri-sendiri,” ungkap Joni beberapa waktu lalu.
Ia mengkhawatirkan potensi tumpang tindih bisa terjadi jika kedua proyek ini tetap berjalan tanpa adanya sinkronisasi yang matang.
“Contohnya, RSUD akan membangun parkiran, sementara PUPR juga berencana melakukan pelebaran jalan di area yang sama. Saya tidak tahu nantinya akan seperti apa jika tidak ada koordinasi,” lanjutnya.
Joni menegaskan pentingnya sinkronisasi dalam perencanaan antar-OPD untuk mencegah proyek yang tidak optimal dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Ia mengusulkan agar pemerintah kota segera mengadakan forum atau mekanisme koordinasi rutin antar-OPD untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang saling berkaitan.
“Keterpaduan perencanaan dapat meminimalisasi proyek yang tumpang tindih atau tidak optimal dalam pemanfaatannya,” kata Joni.
Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Bontang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
