Samarinda, infosatu.co – Untuk menjaga arah demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029, penting dan perlunya sinergitas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil.
Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.
Ia mengatakan, tantangan terbesar demokrasi hari ini bukan hanya soal teknis penyelenggaraan Pemilu, melainkan ancaman kembalinya rezim otoriter melalui penggunaan kekuatan negara seperti militer dan kepolisian.
Hal itu disampaikan Herdiansyah dalam kegiatan “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029” yang digelar di D’Bagios Cafe, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis, 23 Oktober 2025.
“Kita harus mempertahankan demokrasi dengan baik termasuk menghadang rezim otoriter yang menggunakan kekuasaan pemaksanya militer, polisi, dan lainnya. Mustahil kita hanya bertumpu pada Bawaslu karena Bawaslu tidak akan mungkin bisa berhadapan sendirian dengan instrumen kekuasaan,” ujar pria yang akrab disapa Castro itu.
Menurut Herdiansyah, Bawaslu perlu “bersenyawa” dengan kalangan masyarakat sipil.
Menurutnya, secara kelembagaan Bawaslu memiliki keterbatasan baik dari segi hirarki, sumber daya, maupun kemampuan membaca watak kekuasaan yang kerap bekerja secara terselubung.
“Bawaslu punya problem dengan hirarki dengan sumber daya dan belum terbiasa membaca bagaimana kekuasaan bekerja. Karena itu mereka butuh bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kalau ingin demokrasi terutama demokrasi elektoral di 2029 tetap bisa kita pertahankan, Bawaslu harus sering berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil,” tegasnya.
Namun, ia juga menilai sekadar menjalin kemitraan belum cukup menjamin demokrasi berjalan baik. Bawaslu dan masyarakat sipil perlu memastikan kolaborasi mereka benar-benar substansial, tidak sekadar simbolik atau seremonial.
“Berkawan saja tidak menjamin pemilu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau Bawaslu berjalan sendiri itu lebih berbahaya. Saya dari dulu mengkritik bukan hanya Bawaslu tapi semua penyelenggara yang sering terjebak dalam urusan teknis semata,” ujarnya.
Herdiansyah menilai, tanggung jawab penyelenggara pemilu bukan hanya memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, melainkan juga ikut mendorong demokrasi tumbuh dalam makna yang lebih luas.
“Demokrasi bukan hanya soal hak politik. Demokrasi juga harus dimaknai dalam level ekonomi. Percuma orang memilih dengan baik kalau perutnya lapar. Jadi Bawaslu juga penting terlibat dalam distribusi yang lebih substansial bukan hanya urusan teknis,” tegasnya.
Lebih jauh, Herdiansyah menyoroti lemahnya soliditas masyarakat sipil yang cenderung berjalan dalam kelompok-kelompok kecil. Ia menilai kondisi itu berisiko melemahkan daya tawar mereka dalam menghadapi kekuatan otoritarianisme negara.
“Problem kita, masyarakat sipil itu kecil-kecil dan tidak menyatu. Kalau terpecah-pecah, bagaimana mau mengawal demokrasi? Karena itu penting membangun simbol-simbol dan kerja-kerja soliditas bersama. Kalau melawan militer dengan kekuatan kecil yang tercerai-berai, ya itu mimpi,” ujarnya kritis.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil menurunkan ego sektoral dan membangun gerakan bersama yang lebih terorganisir untuk menghadapi potensi kembalinya kekuatan militer dalam ruang politik sipil.
“Harus menurunkan ego sedikit. Angkat kerja-kerja bersama melawan kekuasaan dan otoritarianisme, termasuk melawan kembalinya militer ke panggung demokrasi. Kalau tidak bersatu.mustahil kita bisa melawan,” pungkasnya.
