Kota Pasuruan, infosatu.co – Pemerintah Kota Pasuruan Jawa Timur (Jatim) memberikan apresiasi terhadap langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan.
Hal ini karena Pemkot Pasuruan menilai Bawaslu yang terus memperkuat kelembagaan pengawasan melalui kerja sama strategis lintas instansi, Rabu, 22 Oktober 2025.
Rencana kerja sama antara Bawaslu Kota Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan saat ini tengah disiapkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan di lingkungan pemerintah kota.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memastikan pengawasan partisipatif dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih atas keterbukaan Pemerintah Kota Pasuruan,” katanya.
“Kerja sama ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan agar pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Vita.
Kerja sama yang diajukan Bawaslu Kota Pasuruan tersebut meliputi berbagai aspek, antara lain:
Pembentukan kader pengawas partisipatif dari unsur masyarakat, LSM, dan RT/RW di bawah koordinasi Bakesbangpol;
Kolaborasi publikasi dan edukasi pengawasan bersama Dinas Kominfo;
Sinergi bidang PPID dan JDIH dalam keterbukaan informasi publik; serta
Dukungan fasilitas dan sarana prasarana pemerintah daerah untuk kegiatan Bawaslu.
Pemerintah Kota Pasuruan menyambut baik rencana ini dan menilai langkah Bawaslu sebagai bentuk penguatan demokrasi yang sehat di tingkat lokal.
“Kami mendukung penuh langkah Bawaslu Kota Pasuruan dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif. Pemerintah Kota selalu terbuka untuk kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujar perwakilan Pemerintah Kota Pasuruan.
Lebih lanjut, Vita menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan akan menjadi fondasi kerja bersama dalam membangun integritas pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menuju Pemilu yang bersih dan berintegritas.
Dalam pertemuan tersebut juga menyinggung status gedung yang dipakai Bawaslu Kota Pasuruan adalah milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang kondisinya perlu perbaikan.
Kegiatan penyusunan draf Nota Kesepahaman dan PKS ini merupakan bagian dari agenda penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Pasuruan menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.
