Samarinda, infosatu.co – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), Hari Dermanto mengakui pentingnya konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memperkuat kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Hari Dermanto di
kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029” di D’Bagios Cafe, Samarinda, Kamis, 23 Oktober 2025.
Dalam forum yang dihadiri aktivis, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil itu, Hari menekankan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada proses Pemilu semata, tetapi harus terus dikonsolidasikan melalui partisipasi publik yang aktif dan berkelanjutan.
“Konsolidasi demokrasi itu harus terus dilakukan. Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memberi banyak evaluasi, terutama terkait praktik penyelenggaraan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperlihatkan adanya faktor keterlibatan kekuasaan dalam proses politik. Ini menjadi bahan refleksi penting bagi kita semua,” ungkapnya.
Menurutnya, pengalaman Pemilu 2024 telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sistem pengawasan perlu diperkuat agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi substansial penyelenggaraan Pemilu.
“Banyak peristiwa yang kita alami dalam Pemilu 2024, tapi tidak semuanya bisa dibuktikan secara hukum. Meski begitu, hal-hal itu menjadi catatan bagi kami untuk menata bersama bagaimana proses Pemilu 2029 bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.
Hari menjelaskan, penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu kerap dihadapkan pada tantangan berat di lapangan, mulai dari potensi pelanggaran hingga intervensi kekuasaan.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menjaga agar pemilu tetap bersih dan berintegritas.
“Pemilu yang baik itu akan melahirkan kepala daerah dan pemimpin yang baik. Tapi semua itu ditopang oleh kesadaran masyarakat. Penguatan masyarakat sipil penting, bukan hanya memberi masukan atau kritik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu,” tegas Hari.
Lebih lanjut, ia menilai penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu kerap dipersepsikan bekerja terlalu teknis, padahal pengawasan substantif memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif dengan masyarakat.
“Memang Bawaslu bekerja di lapangan, berhadapan dengan dinamika penyelenggaraan dan pelanggaran. Tapi sistem keadilan pemilu itu tidak bisa dijalankan oleh Bawaslu sendiri. Harus ada dukungan dari masyarakat sipil,” katanya.
Selain itu juga mengingatkan, pemilu hanyalah salah satu indikator demokratisasi, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan demokrasi. Yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintahan hasil pemilu mampu menjalankan mandatnya secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Cara kita melaksanakan pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya akan memengaruhi bagaimana pemerintahan dijalankan setelahnya,” terangnya.
Oleh sebab itu, hubungan antara masyarakat sipil dan Bawaslu harus dibangun dalam semangat saling mengingatkan, bukan saling mengontrol.
Menurutnya, sinergi tersebut merupakan cita-cita bersama untuk melahirkan pemerintahan yang lahir dari proses demokratis yang sehat.
“Bawaslu adalah bagian dari cita-cita masyarakat sipil. Tugas kami menyelenggarakan pengawasan agar pemilu melahirkan pemimpin yang berwatak demokratis. Tapi kalau ruang masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat semakin sempit, itu justru membuka celah bagi kekuasaan untuk disalahgunakan,” tuturnya.
Hari berharap, semangat sinergitas ini dapat melahirkan gerakan bersama untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita ingin demokrasi tidak hanya menjadi ritual lima tahunan. Tapi menjadi ruang hidup bagi rakyat untuk mengawasi, mengingatkan, dan memastikan kekuasaan dijalankan secara benar,” tutupnya.
