Samarinda, infosatu.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) mulai membahas isu strategis dan gagasan rancangan teknokratik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.
Pembahasan yang dijalankan tersebut dalam rangka merumuskan visi pembangunan untuk lima tahun ke depan.
“Kami berharap, nanti menjadi salah satu acuan dalam penyusunan untuk visi misi program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada tahun 2024,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim Mispoyo dalam rapat di Samarinda, Kamis (11/7/2024).
Menurut Mispoyo, setelah serangkaian diskusi dan konsultasi dilakukan rampung, maka Bappeda akan melanjutkan proses penyusunan dokumen final RPJMD dan diharapkan bisa selesai Juli ini.
Setelah itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim untuk menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Artinya, kalau ini bentuk RPJMD-nya sudah tersusun di bulan Juli, nanti para kontestan Pilkada itu bisa menggunakan RPJMD ini sebagai acuan visi misinya,” katanya.
“Kami berharap juga, ketika memiliki pemimpin kepala daerah tentu visi misinya harus selaras dengan RPJMD yang sudah disusun ini,” lanjut Mispoyo.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai dianggap krusial untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Sementara, pengembangan SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kita memiliki tanggung jawab yang besar di antaranya harus menaikkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemudian menurunkan angka kemiskinan, dan juga menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan lain sebagainya,” papar Mispoyo.
“Termasuk Reformasi Birokrasi, bagaimana Indeks Reformasi Birokrasi di Kaltim juga meningkat dari tahun ke tahun, kemudian indeks Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk atau Gini Ratio Kaltim sudah menurun,” lanjutnya.
Mispoyo menekankan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
