Samarinda, infosatu.co – Wacana pengosongan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke kabupaten/kota mendapatkan respons dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, menilai wacana tersebut belum bisa dijadikan dasar kebijakan pasti, meski dampaknya terhadap pembangunan sudah mulai diperhitungkan.
“Saya bicara-nya kita sesuain data dan fakta saja. Artinya sampai hari ini kan kenyataannya kan itu belum, artinya angka nol itu kan hanya sebatas wacana saja,” tegasnya, Rabu, 1 April 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak lengah. Situasi fiskal yang menekan harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu kepastian dari provinsi.
“Artinya di tengah situasi kondisi efisiensi dan ekonomi saat ini kita harus melakukan langkah-langkah inovatif,” ujarnya.
Deni merinci, ada dua langkah utama yang harus segera dikerjakan. Pertama, menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Kedua, melakukan pengetatan penganggaran agar belanja benar-benar tepat sasaran.
“Dua poin inilah yang artinya kita itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri,” katanya.
Ia juga mengakui, hingga saat ini Samarinda masih belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Komposisi anggaran menunjukkan dominasi dana dari pusat masih sangat besar dibandingkan kemampuan PAD daerah.
“Karena melihat postur anggaran, dari total sekitar Rp5,8 triliun pada tahun lalu, porsi bantuan dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp3 triliun,” jelasnya.
Ketergantungan tersebut, ia menyebut, masih akan berlanjut pada 2026 melalui berbagai skema transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Meski ada wacana bankeu akan dinolkan, Deni tetap optimis hubungan antara Pemerintah Kota dan Provinsi tidak akan terputus. Ia meyakini sinergi antarlembaga masih akan berjalan, termasuk melalui peran legislatif.
Ia bahkan menilai kecil kemungkinan bantuan benar-benar dihapus sepenuhnya. Keberadaan anggota legislatif dari daerah pemilihan Samarinda diyakini tetap akan memperjuangkan alokasi anggaran bagi daerahnya.
“Saya kira kalau dinolkan mungkin tidak,” katanya.
Menurutnya, selama ini kontribusi anggota DPRD dari dapil Samarinda juga telah terlihat melalui berbagai program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.
“Artinya selama ini mereka menitipkan kegiatan-kegiatannya, aspirasinya itu di APBD Kota Samarinda,” pungkasnya.
