Samarinda, infosatu.co – Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah dan Bantuan Sosial (Bansos), dicoret dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025.
Meskipun demikian, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terealisasi di APBD Murni 2026.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena terbatasnya waktu pelaksanaan serta ketatnya regulasi yang mengatur proses penyaluran bantuan tersebut.
“Regulasinya tidak memungkinkan. Tahapan penyalurannya cukup panjang dan waktunya tidak cukup. Apalagi Peraturan Gubernur tentang BanKeu masih berlaku dan mengatur besaran tertentu. Itu juga menjadi pertimbangan,” kata Samsun, usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 14 Juli 2025.
Meski demikian, ia memastikan bahwa usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui reses maupun pertemuan langsung tidak akan diabaikan.
DPRD Kaltim, menurutnya, akan memindahkan pengusulan ke pembahasan APBD Murni 2026.
“Kita tetap komitmen mengawal kebutuhan masyarakat. Kalau tidak bisa sekarang, kita pastikan masuk di pembahasan APBD Murni mendatang,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.
Samsun menyebut bahwa langkah ini justru untuk melindungi masyarakat dari risiko kegagalan realisasi akibat verifikasi dan persyaratan administratif yang ketat dalam waktu yang sempit.
“Bansos dan hibah itu butuh waktu untuk verifikasi. Jangan sampai kita masukkan tapi akhirnya tidak bisa dijalankan. Itu malah merugikan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap menjadi kanal utama penyampaian dan pengawalan aspirasi warga, serta akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat lokal di forum resmi dan perencanaan anggaran berikutnya.
“Jangan khawatir, masih ada ruang anggaran berikutnya. Prinsipnya, kita tetap berpihak,” tutup Samsun.
