Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti isu banjir yang terus menjadi tantangan besar di Samarinda dan daerah sekitarnya.
Darlis mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal di Samarinda, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan kebijakan di kabupaten/kota di sekitar kota, termasuk Kutai Kartanegara.
Ia juga berpandangan, banjir di Samarinda adalah masalah yang sangat kompleks, melibatkan pengelolaan lingkungan yang tidak hanya terbatas pada satu daerah saja, tetapi juga lintas batas kabupaten dan kota.
“Masalah banjir ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, atau hanya bisa diselesaikan dengan satu pihak saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya adalah bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan di Kabupaten-Kabupaten sekitar, seperti Kutai Kartanegara, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi di Samarinda,” ucap Darlis, di Lantai 3 Crystal Ballroom Hotel Mercure, Rabu 30 April 2025.
Ia sebut, faktor perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang kurang baik di wilayah-wilayah di sekitar Samarinda turut berkontribusi pada tingginya volume air yang mengalir ke kota ini saat musim hujan.
“Air itu tidak mengenal batas teritorial. Jika terjadi peningkatan volume air di Kutai Kartanegara, air tersebut tidak akan terhenti di sana. Ia akan terus mengalir dan memberikan dampak banjir ke Samarinda. Sebab itulah, masalah banjir ini sangat terkait dengan kebijakan pengelolaan air yang dilakukan di daerah sekitar,” lanjutnya.
Lebih jauh lagi, Darlis menekankan Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bagian penting dari rantai aliran air yang memasuki kota ini.
“Samarinda ini berada di tengah-tengah Kutai Kartanegara, yang menjadikannya sangat rentan terhadap dampak banjir. Banjir yang terjadi di Samarinda sering kali disebabkan oleh air yang datang dari kabupaten di sekitarnya, yang ikut berkontribusi pada volume air yang masuk ke kota,” ujar Darlis.
Oleh karena itu, Darlis menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk turut serta membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani masalah banjir yang terus berulang.
“Kami ingin menekankan bahwa solusi terhadap masalah banjir ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemkot sendiri. Pemprov Kaltim juga harus hadir dan memberikan dukungan dalam menangani masalah ini. Itu sebabnya kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Darlis mengungkapkan bahwa masalah banjir di Samarinda sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan air lintas kabupaten yang tidak hanya mempengaruhi satu wilayah, tetapi juga saling terkait satu sama lain.
Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi lebih aktif dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur penanggulangan banjir yang lebih baik di Samarinda.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aliran air tidak mengenal batas wilayah administratif. Sehingga, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait,” tambah Darlis.
Lebih lanjut, Darlis menjelaskan bahwa masalah banjir di Samarinda juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan faktor lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperbaiki sistem drainase, normalisasi sungai, serta pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang lebih efektif di daerah aliran sungai dan kawasan rawan banjir.
“Jika kita ingin mengurangi dampak banjir, maka kita harus memikirkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aliran air. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem drainase, melakukan normalisasi sungai, dan melakukan upaya-upaya konservasi air yang lebih baik,” papar Darlis.
Darlis juga berharap agar kebijakan dan program penanggulangan banjir yang sudah ada dapat dilaksanakan dengan baik dan melibatkan masyarakat setempat, serta memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan merawat lingkungan agar kita dapat mengurangi risiko bencana banjir ke depannya,” imbuhnya.
Sebagai tambahan, Darlis menyarankan agar ke depannya ada peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Masalah banjir ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” terang Darlis.
Darlis menegaskan bahwa peran aktif Pemprov Kaltim sangat penting dalam mendukung upaya Kota Samarinda untuk mengurangi dampak banjir.
Tanpa sinergi dan kebijakan yang tepat, masalah banjir yang terus berulang ini akan sulit diatasi, mengingat Samarinda bukan hanya menghadapi masalah internal tetapi juga faktor eksternal yang datang dari daerah-daerah sekitarnya.
