Bontang, infosatu.co – Banjir kembali merendam Kelurahan Api-Api, Bontang Utara pada Selasa (5/11/2024) dini hari. Peristiwa yang terus berulang ini, memicu reaksi keras dari kalangan anggota DPRD Bontang.
Wakil rakyat mendesak pemerintah kota (pemkot) segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya agar tidak ada lagi luapan air kiriman dari daerah hulu yang menggenangi permukiman warga saat musim hujan.
Dalam rapat kerja antara DPRD Bontang dengan Sekretaris Daerah Aji Erlynawati dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, permasalahan ini intens dibahas. Tujuannya, mencari solusi dari masalah banjir yang selama ini meresahkan warga.
Sayangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku penanggung jawab infrastruktur pengendalian banjir absen dalam rapat tersebut.
Kendati demikian, para anggota DPRD, termasuk Muhammad Ridwan Irfan tetap mengemukakan pendapatnya tentang banjir.
Irfan yang rumahnya turut terdampak banjir meminta Pemkot Bontang memperbaiki beberapa pintu air yang masih belum berfungsi. Lokasinya tersebar di beberapa titik di wilayah Kelurahan Api-Api, terutama di RT 29 yang menjadi titik paling rawan.
Jika pintu air berfungsi di seluruh kawasan rentan banjir, dinyatakannya, pencegahan banjir dapat dilakukan. Hal ini seperti keberadaan pintu air di RT 8.
“Saya terlambat hadir (rapat) karena rumah saya sendiri kebanjiran. Di Kelurahan Api-Api, ada pintu air yang sampai sekarang belum optimal. Saya minta pemkot, khususnya PUPR dan Perkim, untuk segera fokus pada masalah ini,” ujar Irfan saat rapat.
Selain memperbaiki pintu air, Irfan juga menyoroti masalah tumpukan sampah yang sering menyumbat aliran air di jembatan saat banjir terjadi.
Ia mendesak dinas terkait agar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sampah untuk mencegah banjir di masa mendatang.
“Setiap kali banjir, sampah menumpuk di jembatan, menghambat aliran air, dan menambah masalah banjir. Kami terus ditanya warga soal ini, jadi tolong berikan solusi yang nyata,” lanjutnya.
Anggota dewan lainnya juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam rapat tersebut. Sebab, koordinasi penting dilakukan langsung oleh OPD terkait untuk segera merancang langkah-langkah penanganan banjir yang komprehensif di Kelurahan Api-Api.
