Samarinda, infosatu.co – Persoalan banjir yang terus menghantui wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satu usulan konkret muncul dari Komisi II DPRD Kaltim yang menyarankan agar pengerukan Sungai Mahakam tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan bisa dilakukan oleh perusahaan daerah (Perusda).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, sekaligus legislator Dapil Kukar, menilai bahwa curah hujan ekstrem yang melanda Kukar semakin memperparah kondisi banjir, apalagi diperparah dengan pendangkalan Sungai Mahakam yang tak kunjung ditangani.
Ia menyebutkan bahwa sedimentasi sungai telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada pengerukan berkala.
“Pada saat curah hujan tinggi, alam tidak bisa kita bendung. Salah satu penyebab utama lambatnya air surut di Kukar adalah sedimentasi Sungai Mahakam yang sudah mencapai 5 sampai 7 sentimeter per tahun. Puluhan tahun kita tidak melakukan pengerukan,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.
Sungai Mahakam merupakan salah satu jalur air strategis nasional yang pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Guntur menilai, ketergantungan ini justru memperlambat penanganan karena harus menunggu proses administrasi dan teknis dari kementerian terkait.
“Kalau mengandalkan pusat, prosesnya lama. Kita di Komisi II sudah koordinasi dengan Perusda. Harapannya, Perusda bisa dilibatkan supaya tidak selalu tergantung pada pusat,” tegas Guntur.
Menurutnya, pengerukan secara rutin dan terencana sangat diperlukan, terutama di kawasan muara sungai yang telah mengalami pendangkalan parah. Upaya ini diyakini mampu memperlancar aliran air saat hujan deras maupun saat air laut pasang, sehingga potensi banjir bisa ditekan.
“Kalau Sungai Mahakam dikeruk secara rutin, saya yakin air bisa cepat mengalir. Kita bisa lihat saat surut saja pendangkalannya kelihatan sekali,” sambungnya.
Meski demikian, Guntur mengingatkan bahwa pengerukan harus dilakukan secara hati-hati dan terkontrol.
Ia menyoroti kekhawatiran terhadap dampak ekologis, khususnya pada keberlangsungan pesut Mahakam, satwa endemik yang hidup di sekitar Danau Semayang.
“Saya juga khawatir pengerukan ini mengganggu tempat pesut di sekitar Danau Semayang. Kita tidak mau kehilangan spesies yang jadi kebanggaan Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kukar yang sudah mulai memperbaiki infrastruktur drainase dan mengupayakan pengendalian banjir.
Menurut Guntur, sinergi antara DPRD Kaltim, Pemkab Kukar, dan Perusda sangat diperlukan untuk menciptakan solusi menyeluruh dalam penanganan banjir.
Lebih jauh, ia berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih fleksibel kepada Perusda, baik dalam aspek teknis maupun anggaran.
Hal ini dinilai akan mempercepat proses pengerukan tanpa harus menunggu prosedur birokrasi yang memakan waktu.
“Kalau Perusda diberi kewenangan teknis dan anggaran, pengerukan bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu lama,” tutupnya.
