Samarinda, infosatu.co – Aset daerah meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun berasal dari perolehan lain yang sah.
Sehingga, sangat perlu dilakukannya inventarisasi terhadap aset yang dimiliki daerah yakni kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (BMD).
Wali Kota Samarinda Andi Harun pun sangat memperhatikan permasalahan tersebut dan segera melakukan koordinasi bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda untuk menginventarisasi aset daerah di Kota Samarinda.
Hal ini diungkapkan Andi Harun didampingi wakilnya Rusmadi Wongso saat melakukan silaturahmi ke Kantor Kejari Samarinda Jalan M Yamin, Jumat (19/3/2021).
“Sebenarnya silaturahmi biasa saja, saya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda baru, tentu akan saling berkoordinasi dengan Kejari Samarinda. Kalau kalian tanya, apa poin pembicaraan penting. Kami sedang melakukan pendalaman sekaligus sinergi soal inventarisasi aset,” katanya.
Menurutnya, pengamanan aset Pemkot Samarinda ini banyak yang berupa tanah, bangunan dan lainnya. Maka, Kejari yang posisinya sebagai pengacara negara memang harus bersinergi dengan Pemkot Samarinda dalam hal penanganan dan pengamanan aset.
“Saya minta melalui Asisten III dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera mempersiapkan inventarisasi aset,” ungkapnya.
Disinggung awak media terkait aset yang difokuskan oleh pemkot, ia menerangkan bahwa semua aset yang ada di Kota Samarinda tentu saja difokuskan tanpa terkecuali.
“Semua aset kita fokuskan, baik yang berupa tanah, gedung maupun lainnya. Yang saat ini belum terinventarisasi dengan baik akan kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Di dalam rapat sebelumnya, ia mengaku sudah mengarahkan pihak-pihak terkait agar ada yang namanya digitalisasi aset. Di mana program tersebut mampu menampilkan tahun perolehan aset, bukti hak kepemilikannya dan penguasaannya.
“Kemudian nantinya juga terdapat bagaimana caranya memaksimalkan potensi sebagai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan datang. Ibaratnya lahan tidur itu kan sayang, kalau bisa kerja samakan mengapa tidak. Mungkin beberapa lahan sertifikatnya belum ada dan dikuasai pihak lain, ini juga menjadi perhatian kita,” paparnya.
Lanjutnya, poin pembicaraan bersama Kejari hari ini bukan hanya aset daerah saja ataupun sekadar silaturahmi. Namun, termasuk fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam hal penagihan pajak tertunggak.
“Jadi silahturahmi sekaligus membahas terkait inventarisasi aset daerah dan pajak tertunggak,” tegasnya.
Sementara itu, Kajari Samarinda Heru Widarmoko menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat bersama. Ia juga akan bersinergi bersama Pemkot Samarinda dalam hal inventarisasi aset daerah.
“Jadi kita akan mengoptimalisasikan PAD, sebab yang jelas PAD kita itu terlalu kecil. Pembangunan lebih banyak dari dana pusat. Nanti kita optimalkan biar membantu PAD bisa lebih besar lagi. Kita tinggal action plan saja,” tegasnya. (editor: irfan)
