Samarinda, infosatu.co – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-27 yang digelar Senin, 28 Juli 2025.
Catatan ini menjadi bagian dari evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Laporan akhir Banggar dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan, Suriansyah.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 mencapai Rp10,23 triliun atau 102,53 persen dari target yang ditetapkan.
“Apabila membandingkan realisasi PAD tahun 2024 dengan PAD tahun 2023 sebesar Rp10,33 triliun, maka Banggar meminta Pemprov Kaltim mendorong Bapenda melakukan upaya agar realisasi PAD tahun 2025 dapat mencapai atau melampaui targetnya yang sebesar Rp10,03 triliun,” jelasnya.
Namun, Banggar menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih belum optimal. Dari total pendapatan BUMD sebesar Rp237,69 miliar atau 91,80 persen dari target, dua BUMD PT Asuransi Bangun Askrida dan Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera tidak memberikan kontribusi sama sekali.
Banggar meminta agar Pemprov Kaltim terus mengupayakan optimalisasi hasil usaha BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD pada tahun-tahun mendatang.
“Kami juga mencatat bahwa realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp14,27 triliun atau mencapai serapan 92,65 persen, menyisakan selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp1,13 triliun atau 7,34 persen,” sambungnya.
Rincian lainnya mencakup belanja operasi yang terserap Rp9,33 triliun atau 92,89 persen, belanja modal Rp4,87 triliun atau 92,13 persen, dan belanja tak terduga Rp64,23 miliar atau 97,93 persen.
Melihat kondisi ini, Banggar mendorong Pemprov untuk menggali sumber pendapatan baru.
“Kami juga mendorong agar pelaksanaan APBD harus memperhatikan perbandingan persentase porsi realisasi belanja operasi dengan belanja modal,” tegasnya.
Inovasi pengelolaan aset, penguatan usaha BUMD, hingga optimalisasi potensi Sungai Mahakam disebut sebagai langkah strategis yang bisa ditempuh guna memperkuat struktur pendapatan daerah.
