Penulis: Lydia – Editor: Achmad
Bontang, infosatu.co – Tidak adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), membuat sektor pariwisata di Bontang, belum bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Taman ini. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi I DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang di lantai 2 Gedung DPRD Bontang, Senin (10/2/2020).
“Kita ini lost PAD dari sisi pariwisata. Sebenarnya, jika pariwisata di Bontang hidup, kita akan bisa ditopang oleh pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bagus apabila sejalan dan akan menghasilkan retribusi.
“Jika pariwisata jalan, akan ada multplier effect yang positif. Pedagang, usaha rumahan, penginapan dan lain sebagainya, akan merasakan dampaknya. Bahkan, masyarakat akan mampu mengambil peran disitu,” ujar politisi Nasdem ini.
Dijelaskannya, bahwa perpindahan IKN di Kaltim harus dipersiapkan dengan baik, termasuk infrastruktur dan regulasi harus di tata kembali, agar Kaltim benar-benar siap menjadi ibukota negara baru.
Ia berharap agar provinsi bisa lebih memperhatikan Bontang, dan pemerintah tidak hanya fokus pada satu daerah saja.
BW sapaan akrabnya, menegaskan, bahwa hingga saat ini, provinsi belum menyelesaikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
“Dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif dan dari sisi pembangunannya, memang bukan hanya pariwisata yang dipikirkan, namun komponen yang mendukung pariwisata harus jalan,” tegasnya.
“Payung hukum untuk itu harus dari provinsi. Dasar hukum dan regulasi itu harus ada perda, rencana induknya. Hingga kini yang saya tahu, mereka belum membuatnya,” katanya pada infosatu.co.
