Samarinda, infosatu.co – Keterbatasan anggaran menjadi isu yang dibahas dalam hearing Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Senin (31/10/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan ada beberapa pembahasan salah satunya yakni persoalan program prioritas di tahun 2023.
“Kan kita tahu anggaran itu selalu tidak cukup. Jadi kita ingin prioritasnya,” kata Sri Puji Astuti saat ditemui awak media di Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat.
Selain itu, juga dibahas persoalan insentif dan program kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk untuk pengembangan Pusat Layanan Autis (PLA).
“Karena kita memiliki 120 lebih sekolah inklusi dan gurunya itu masih banyak belum terima upah artinya sukarela,” ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan perlu adanya perubahan sesegera mungkin seperti penambahan kompetensi guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa didik.
Lebih jauh, Puji juga menilai selama ini kebudayaan masih tidak diminati, sehingga terkesan terpinggirkan.
“Kebudayaan dulu berdiri sendiri sekarang manjadi satu dengan Dinas Pendidikan, untuk anggaran, kami hanya melihat sebesar Rp1,27 miliar. Sedangkan di sisi lain membutuhkan program untuk pengelolaan museum ataupun cagar budaya Samarinda khususnya,” pungkas Sri Puji Astuti.
