Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata.
Ke depan, sektor itu diharapkan mampu menopang pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi andalan di Kaltim. Keinginan itu bukan tanpa alasan. Menurut Nidya, dengan potensi alam yang berlimpah di provinsi tersebut UMKM dan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Maka, politikus Partai Golkar ini menekankan Pemprov Kaltim menyiapkan fondasi yang kuat melalui program yang berkelanjutan dalam bidang UMKM dan pariwisata.
Apalagi, sektor ekstraktif seperti tambang batubara, minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini menjadi andalan Kaltim akan habis nantinya.
“Eksploitasi pertambangan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama tentu suatu saat akan mencapai batasnya. Sebelum itu semua terjadi, Kaltim harus mempersiapkan diri dari sekarang,” ungkap Nidya saat menghadiri Opening Ceremony Kaltim Paradise Of The East, di Big Mall Samarinda, Jum’at (20/10/2023).
Menurutnya, bidang yang perlu disiapkan adalah UMKM. Sebab, merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, membuka peluang terhadap penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendorong kemajuan sektor UMKM, para pihak terkait harus memberikan fasilitas pendukung. Dari sisi teknologi informasi, misalnya, dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas. Namun, sebagian pelaku UMKM belum beradaptasi dengan baik sehingga masih sulit berkembang.
Selain itu, Nidya melanjutkan bahwa tumbuh kembangnya UMKM tidak terlepas dari permodalan. Oleh karena itu, pihak perbankan diminta memberikan kemudahan dalam akses perkreditan sekaligus pembinaan.
“Perlu pemberian kemudahan akses permodalan dan pendampingan. Mulai dari cara menjaga kualitas produk dan kemasan yang menarik, juga bagaimana bergabung di e-commerce agar mendapatkan peluang pemasaran yang lebih luas,” jelas Nidya.
Adapun campur tangan pemerintah dalam pengembangan UMKM dapat melalui program yang mempermudah kepengurusan dan kepemilikan izin usaha. Hal itu merupakan bagian dari syarat pengajuan kredit di perbankan.
Sedangkan, pengembangan pariwisata juga diperlukan untuk dapat menumbuhkan UMKM dan perekonomian masyarakat.
“Sarana dan prasarana pada pariwisata harus dipenuhi, termasuk mempermudah akses menuju lokasi seperti infrastruktur jalan.” jelasnya.
“Contoh, Bali dan Yogyakarta sektor pariwisatanya mampu menjadi sektor andalan yang memberikan kontribusi besar kepada APBD, saya yakin kalau serius Kaltim juga bisa,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu membuat ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Langkah yang bisa dijalankan dengan kolaborasi semua stakeholder dalam industri tersebut.
