Samarinda, infosatu.co – Isu kenakalan pelajar yang belakangan mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu diskusi di berbagai kalangan.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat bicara dan memberikan tanggapannya terhadap wacana penanganan pelajar bermasalah melalui pendekatan barak militer, seperti yang diterapkan di Jawa Barat oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM).
“Terkait kekerasan siswa antar siswa, bahkan ada yang terjadi pada jam sekolah, tentu ini mengkhawatirkan. Nanti akan kita bicarakan dengan dinas terkait,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menjelaskan, hingga saat ini DPRD Kaltim belum menerima laporan resmi dari sekolah, orang tua, maupun organisasi masyarakat terkait kasus serupa yang terjadi di daerah.
Namun DPRD tetap membuka ruang untuk aspirasi dan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan siswa.
“Masukannya seperti apa dari teman-teman, kami belum dapat. Kita belum bahas secara spesifik karena belum ada laporan ataupun audiensi dari pihak sekolah, orang tua, maupun organisasi,” jelasnya.
Menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menuai kontroversi karena memasukkan siswa bermasalah ke barak militer melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 43/PK.03.04/Kesra, Hasanuddin menilai Kaltim sebaiknya tidak serta-merta mengikuti pola serupa.
“Kalau ada masukan nanti, jangan serta-merta kita mengikuti Jawa Barat. Pemprov Kaltim bisa saja punya pendekatan sendiri yang lebih sesuai. Itu nanti jadi ranah eksekutif, gubernur yang menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam menyikapi perilaku menyimpang pelajar dan menyebut bahwa solusi yang terlalu represif justru berisiko mengabaikan nilai-nilai pendidikan.
“Ada komisinya juga di DPRD. Kalau memang ada laporan yang masuk, tentu akan kita sikapi. Tapi kita ingin pendekatannya tetap mendidik, bukan menghukum secara berlebihan,” tegasnya.
Hasanuddin berharap setiap langkah penanganan yang diambil bisa memperkuat pembentukan karakter pelajar dan tidak menambah beban psikologis mereka.
“Kita ingin siswa yang bermasalah tidak dijauhi, tapi dirangkul dan dibimbing agar menjadi generasi yang lebih baik. Itu pendekatan yang seharusnya kita pilih di Kaltim,” pungkasnya.
