Bontang, infosatu.co – Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun, namun layanan kesehatan dinilai belum maksimal. Terutama, dalam penanganan stunting.
Anggota DPRD Kota Bontang Muhammad Yusuf menyoroti ketidaktepatan perencanaan penanganan stunting di daerah tersebut.
Buktinya, kasus stunting di Bontang terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di kota ini mencapai 20,6 persen, naik dari 18 persen pada Juli lalu.
Wilayah pesisir, seperti Kelurahan Bontang Lestari terdeteksi jumlah kasus stunting tertinggi. Sebanyak 166 balita dari total 431 anak terdiagnosis stunting.
Muhammad Yusuf menilai, kenaikan angka stunting ini dipicu oleh kurang maksimalnya alokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut.
Menurutnya, anggaran seharusnya disusun melalui perencanaan dari tingkat paling bawah, seperti Posyandu dan RT. Hasilnya kemudian diajukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.
“Sebenarnya yang terkait anggaran itu harus ada perencanaan dari bawah ke atas. Terkait dengan stunting, seharusnya sudah ada pengajuan dari Posyandu ataupun RT saat Musrenbang kelurahan,” kata Yusuf belum lama ini.
Namun, Yusuf menyebut, hingga kini usulan terkait penanganan stunting sering kali tidak diajukan. Dampaknya, anggaran yang disediakan lebih dominan digunakan untuk proyek fisik.
“Kalau mereka tidak mengajukan anggaran penanganan stunting, ya anggaran yang lebih banyak akhirnya digunakan untuk proyek fisik,” sambungnya.
Yusuf juga menegaskan bahwa DPRD Kota Bontang, terutama dirinya, tetap berkomitmen untuk menurunkan angka stunting.
Ia berharap, ke depan perencanaan dan pengajuan anggaran dapat lebih tepat sasaran untuk menangani masalah stunting yang kian mengkhawatirkan.
