Samarinda, infosatu.co – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa nota kesepahaman APBD Perubahan (P) tahun anggaran 2021 seharusnya diketok sebelum masuk ke pembahasan KUA PPAS APBD murni tahun anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin Mas’ud usai mengikuti rapat kerja pimpinan di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Rabu (29/9/2021).
“Kalau secara aturan, harusnya ketok palu perubahan ini sebelum masuk ke murni agar regulasinya tetap berjalan seperti biasa, kalau seperti ini bisa menimbulkan pertanyaan,” ungkapnya.
Politikus Golkar itu membenarkan bahwa titik terang kesepakatan APBD-P 2021 antara legislatif dan eksekutif hingga sekarang belum ketemu.
“Mudah-mudahan bisa ketemu, sekarang ini prosesnya masih berlangsung. Tadi kita harapkan Pak Gubernur datang sesuai undangan, namun tadi katanya beliau berhalangan. Makanya agak deadlock, harapannya kuasa pemegang anggaran yang datang, tapi malah diwakilkan Sekdaprov Kaltim,” bebernya.
Disinggung apakah APBD-P tahun anggaran 2021 terancam tidak jadi diketok, pria kelahiran Balikpapan tersebut menegaskan belum tahu bagaimana kelanjutannya.
“Belum, makanya ramai itu. Semoga ke depan ada keputusan, sampai sekarang belum ada. Jadi keterlambatan ini bukan karena kami tidak mau mengesahkan tapi karena memang waktunya mepet dan Permendagrinya lambat,” tegasnya. (editor: irfan)
