Samarinda, infosatu.co – Agenda monitoring penyusunan Prognosis Rancangan APBD 2026 dan P-APBD 2025, mengungkap dinamika fiskal yang semakin menantang di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti adanya perlambatan anggaran yang dipicu oleh kebijakan nasional dan penurunan pendapatan dari sektor unggulan seperti tambang.
“Yang jelas kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain, artinya memang ada APBD kita mengalami perlambatan,” katanya.
“Hal ini diakibatkan oleh Perpres No.1 Tahun 2025 itu, daya beli, serapan, sehingga kita juga ingin mengetahui sejauh mana APBDP 2025 kemudian juga prognosis Murni 2026,” ujar Sapto saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mengalami tekanan, seiring melemahnya harga batubara dan dampak kebijakan pusat terhadap ekonomi daerah.
Perlambatan ini kemudian berdampak langsung terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung fiskal daerah.
Dalam rapat dengan BPKAD dan Bapenda, Komisi II juga menyoroti potensi dari sektor lain, termasuk pendapatan dari skema personal income (PI) sebesar 10 persen, yang belum dapat dipastikan kontribusinya tahun ini.
Sapto menyebut, kepastian angka ini penting untuk perencanaan fiskal jangka menengah.
“Yang jelas tadi dari BPKAD dan Bapenda menjelaskan berapa dana transfer kita, mana yang bisa terpakai, mana yang sudah terealisasi, nanti persisnya nanti akan sampaikan di rapat anggaran,” tambahnya.
Sapto menggarisbawahi pentingnya strategi diversifikasi pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Ia juga menilai perlu adanya pembaruan dalam sistem perencanaan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi nasional.
Dengan situasi ini, Komisi II berkomitmen untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan memastikan setiap proyeksi anggaran berbasis pada realita dan data yang terverifikasi.
“Kita harus realistis dan cermat melihat sektor-sektor yang bisa kita optimalkan, karena sumber daya kita sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan baik,” pungkas Sapto.
