Samarinda, infosatu.co – Tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan rangkaian sorotan tajam terhadap Laporan Keuangan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19, Selasa, 17 Juni 2025.
Sorotan mencakup rekomendasi tindak lanjut hasil audit BPK, penanganan kemiskinan, penyaluran dana karbon, optimalisasi belanja, dan kinerja BUMD.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Shemmy Permata Sari mendesak Pemprov menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK RI terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan, serta peningkatan peran APIP agar masalah serupa tidak terulang.
Fraksi Gerindra, diwakili Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti data kemiskinan: meski angka menurun dari 6,11 % menjadi 5,78 %, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
“Masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” katanya.
Fraksi PDIP melalui Guntur mempertanyakan lambannya penyaluran dana karbon ke desa-desa penerima sejak 2022.
Ia meminta penjelasan terkait kendala distribusi yang hingga kini belum tuntas.
Fraksi PKB dan PAN-NasDem menyoroti efektivitas belanja daerah. Sulasih (PKB) mencatat rendahnya penyerapan di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Abdul Giaz (PAN–NasDem) meminta optimalisasi belanja untuk mendukung ekonomi dan UMKM.
“Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya?” ujarnya.
Fraksi PKS diwakili Subandi menyampaikan keprihatinan atas rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD.
Ia mendesak evaluasi menyeluruh dan target kerja yang realistis berdasarkan profitabilitas.
Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menekankan perlunya kolaborasi antara Pemprov dan pusat dalam peningkatan infrastruktur, terutama penanganan Jalan Mulawarman di Balikpapan yang menjadi akses vital menuju Bandara Sepinggan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Provinsi berjanji akan menindaklanjuti secara komprehensif, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, memperbaiki data dan pelaporan kemiskinan, serta mempercepat penyaluran dana karbon dan optimalisasi belanja publik.
DPRD Kaltim menyatakan kesiapan untuk terus mengawal proses implementasi rekomendasi dan regulasi, agar laporan pertanggungjawaban APBD 2024 benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Semua catatan ini penting agar tidak hanya angka-angka yang ditargetkan, tapi juga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Shemmy Permata Sari, mewakili Fraksi Golkar.
