Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kota Samarinda Fraksi PDIP, Anhar mengatakan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan salah satu landasan disetiap pembangunan infrastruktur. Karena setiap pembangunan infrastruktur harus berdasarkan lahan yang sesuai dengan peruntukkannya.
Ia menyinggung beberapa bangunan yang berdiri tanpa berwawasan lingkungan. Salah satunya di wilayah sempadan sungai yang dinilai melanggar aturan. Pasalnya wilayah sempadan sungai merupakan masuk sebagai kawasan hijau.
“Artinya, kawasan itu seharusnya di bangun ruang terbuka hijau (RTH) bukan untuk mall dan lain-lain,” kata Anhar, kepada awak media Jumat(6/1/2023).
Presentase untuk RTH ini juga dianggap masih sangat kecil karena hanya mencapai 6 persen. Sedangkan dalam pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.
Maka dari itu, lanjut dia, jangan heran apabila Kota Samarinda masih kerap terjadi banjir karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Tentu, pemerintah daerah seharusnya berbenah menjadi kota yang lebih baik dengan taat kepada aturan yang sudah berlaku.
Walaupun hadirnya bangunan tersebut memberikan peluang pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengundang wisatawan serta bernilai positif namun perlu dikaji ulang karena ini berkaitan dengan penyelamatan lingkungan Kota Samarinda.
“jika memang itu memiliki dampak positif bagi aktivitas ekonomi, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita, karena menjaga keselamatan orang banyak adalah hukum tertinggi,”tegasnya.
Ia menyarankan kepada pemilik tanah agar lahan yang berada di wilayah sempadan sungai dapat diberikan ke Pemkot untuk dijadikan RTH.
“Itu kenapa bantaran Sungai Mahakam banyak yang kosong, karena memang aturan yang tidak memperobolehkan adanya pembangunan selain untuk bangun RTH,” tandasnya.
