Samarinda, infosatu.co – Meskipun angka stunting di Kota Samarinda menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa tantangan penuntasan masalah gizi ini masih jauh dari selesai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Puji Astuti menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih signifikan.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Semua OPD harus bergerak bersama, dan masyarakat juga harus ambil bagian,” ujar Puji.
Data terakhir mencatat, prevalensi stunting di Samarinda turun dari 24,4 persen pada 2023 menjadi 20,3 persen di 2024. Namun capaian itu masih di atas target nasional yang dipatok sebesar 14 persen.
Menurut Puji, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan program penurunan stunting benar-benar berjalan efektif.
Salah satunya melalui pengawasan dan dukungan penganggaran yang memadai bagi OPD terkait.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya, termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai agar program tidak hanya berjalan, tetapi berdampak nyata,” tegasnya.
Namun ia mengingatkan, penurunan angka stunting bukan hanya soal anggaran atau program formal.
Diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid, serta keterlibatan masyarakat dalam praktik-praktik sederhana namun berdampak besar, seperti pemberian gizi seimbang dan edukasi kesehatan anak sejak dini.
“Kami mendorong agar pola kerja tidak berjalan masing-masing. Harus ada satu frekuensi antara OPD, lembaga legislatif, dan masyarakat. Kalau tidak, program bisa mandek di tengah jalan,” tambahnya.
Puji berharap, dengan memperkuat sinergi di semua lini, Samarinda bisa mengejar ketertinggalan dan menyamai atau bahkan melampaui target nasional.
Menurutnya, stunting bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul.
“Ini soal masa depan. Kalau kita serius sekarang, hasilnya akan kita petik dalam 10–20 tahun ke depan,” pungkasnya.
