Samarinda,infosatu.co – Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda Sani Bin Husain mengatakan bahwa angka stunting di Kota Tepian masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan memberikan perhatian terkait permasalah itu seiring dengan pelaksanaan program prioritas yang lain.
“Secara data, 1 dari 4 bayi yang baru lahir terkena stunting alias kurang gizi,” ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (5/9/2023).
Menurut Sani, penanganan kasus stunting dapat dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan dana dari APBD Perubahan (APBD-P) 2023 sebesar Rp4,7 triliun yang telah diketok. Nominal sebanyak itu mayoritas untuk tiga program utama Pemkot Samarinda.
Pertama, fokus pada pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur. Kedua, penataan kota termasuk di dalamnya kebersihan, trotoar, taman. Sedangkan yang ketiga untuk sektor perekonomian daerah.
Perlu diketahui, saat ini pembangunan infrastruktur memang tampak di berbagai penjuru kota. Ini mulai dari revitalisasi pasar, perbaikan jalan, hingga drainase. Untuk itulah alokasi terbesar penggunaan dana diproyeksikan untuk pembangunan fisik, yakni sebesar 80 persen.
“Bagaimana kita mau membangun sebuah kota kalau masih ada anak stunting, mungkin uang susunya lari ke aspal atau semen. Saya tidak mengkritisi tapi menyarankan agar dipikirkan matang mumpung dananya ada,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu.
Sani menilai jika kemajuan kota tak hanya dilihat dari segi pembangunan dan kemajuan infrastrukturnya saja. Tetapi juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Kalau fisik paling 10 sampai 20 tahun hancur. Tapi kalau warganya berkualitas pasti kotanya berkualitas menuju pusat peradaban,” tutupnya.
