Bontang, infosatu.co – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027, menghasilkan keputusan yang cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika biasanya banyak usulan pembangunan yang masuk dari masing-masing wilayah, kali ini setiap kecamatan hanya diperbolehkan mengajukan satu program prioritas.
Artinya, dari tiga kecamatan yang ada di Kota Bontang, yakni: Bontang Barat, Bontang Utara, dan Bontang Selatan, masing-masing hanya menyampaikan satu usulan utama yang dianggap paling mendesak untuk direalisasikan pada tahun 2027.
Untuk wilayah Bontang Utara, prioritas yang diajukan adalah pembangunan akses jalan menuju kawasan Kampung Wisata Bahari di Kelurahan Bontang Kuala.
Infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi jalur utama aktivitas warga sekaligus mendukung potensi pariwisata di kawasan pesisir tersebut.
Sementara itu, Kecamatan Bontang Selatan mengusulkan pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai. Hingga saat ini wilayah tersebut diketahui belum memiliki kantor kelurahan permanen, sehingga pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan dengan memanfaatkan bangunan sementara atau menyewa tempat.
Padahal, dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kantor tersebut sebenarnya sudah tersedia. Artinya, secara perencanaan proyek ini sudah siap dikerjakan apabila dukungan anggaran memungkinkan.
Usulan tersebut juga mendapat respons dari Wali Kota Neni Moerniaeni. Ia menyatakan pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai akan diupayakan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Adapun dari Kecamatan Bontang Barat sebenarnya terdapat beberapa program yang diajukan. Di antaranya pembangunan pompa air, pelebaran jalan di kawasan Kanaan, serta pembangunan jembatan.
Namun dari sejumlah usulan tersebut, nantinya hanya satu yang akan dipilih menjadi prioritas utama oleh pemerintah kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan pembatasan jumlah usulan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027.
Menurutnya, kondisi APBD ke depan masih cukup dinamis sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan dijalankan.
“Semua usulan sudah melalui proses kurasi. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Kami ingin program yang ada ini benar-benar dijalankan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Ia menjelaskan pada tahap awal, usulan pembangunan dari masyarakat sebenarnya cukup banyak. Namun setelah melalui proses penyaringan berlapis, jumlah tersebut dipersempit hingga hanya menyisakan program yang benar-benar dianggap prioritas.
Perwakilan Kecamatan Bontang Barat, Edi Pasilan, mengatakan usulan dari wilayahnya sebelumnya mencapai ratusan program pembangunan yang berasal dari berbagai kelurahan.
Namun setelah melalui proses seleksi, jumlahnya terus menyusut hingga akhirnya hanya tersisa beberapa program saja.
“Total usulan awal sekitar 300-an. Setelah dikurangi tinggal tiga, dan akhirnya hanya satu per kecamatan. Kami berharap yang sudah masuk prioritas ini benar-benar bisa direalisasikan,” katanya.
Di sisi lain, perwakilan Kecamatan Bontang Utara, Jaffar, menekankan pentingnya pembangunan akses jalan menuju Bontang Kuala.
Ia menyebutkan kondisi jalan tersebut kerap terendam air laut, bahkan bisa terjadi hingga sekitar sepuluh hari setiap bulan.
Situasi itu seringkali mengganggu aktivitas masyarakat, terutama ketika air pasang terjadi pada jam-jam sibuk.
“Ini sudah sangat mendesak. Tahun ini memang belum terealisasi, tapi tahun depan kami berharap bisa benar-benar dibangun,” tegasnya.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, Pemerintah Kota Bontang menegaskan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada program yang dinilai paling mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (Adv)
