Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud ikut berkomentar terkait penurunan alokasi anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun 2024.
Menurutnya, alokasi BKT dengan nominal sekitar Rp200 miliar itu telah diputuskan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Nominal sebanyak itu mengalami penurunan dibandingkan alokasi anggaran BKT yang ditetapkan tahun lalu.Meski demikian, Hamas, panggilan akrab Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa penurunan jumlah tersebut telah melalui proses penganggaran yang sah.
Ia lantas menjelaskan alasan berkurangnya anggaran BKT. Menurutnya, proses penganggaran antara Pemprov dan DPRD untuk tahun 2024 telah diselesaikan pada tahun 2023, sebelum Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjabat.
Maka, penyelesaikan penganggaran APBD itu berdasarkan KUA dan PPAS yang disetujui oleh Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
“Memang terkesan ada penurunan, tapi itukan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Tentu, kami hanya menyesuaikan dengan Badan Pengelola (BP) BKT,” jelasnya.
“Prinsipnya kami di DPRD mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang) saja yakni 20 persen. Jika berapapun anggaran yang diberikan, itu yang akan kami bahas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hamas menjelaskan bahwa anggaran tersebut dari APBD Murni. Maka, masih berpotensi naik jika pemerintah dan pengelola ingin menambahkan pada APBD Perubahan.
“Tugas kami hanya membahas anggaran, jika Pj Gubernur dan BP BKT sepakat untuk menambahkan, kami siap. Dan masih ada waktu hingga APBD Perubahan,” paparnya.
Hamas menegaskan bahwa Pj Gubernur tidak terlibat dalam proses penganggaran beasiswa yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebab, hal berdasarkan usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas pada waktu kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
BKT merupakan program yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir. Rinciannya anggarannya, pada 2019 sebanyak Rp165 miliar, 2020 dan 2021 sebesar Rp163 miliar. Kemudian, pada tahun 2022 Rp304 miliar. Setahun kemudian atau 2023 kembali neik menjadi Rp500 miliar.
