Samarinda, infosatu.co – Mengandalkan bantuan sosial saja dinilai tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, dalam pernyataannya pada Senin, 19 Mei 2025, seraya menyoroti kebutuhan mendesak akan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Bicara soal kemiskinan, tentu yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujar politisi Partai Golkar itu dengan nada tegas.
Menurutnya, angka pengangguran yang terus bertambah tidak sejalan dengan narasi stabilitas ekonomi yang digaungkan pemerintah pusat.
Ia menyebut bahwa saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya beli pun menurun, menunjukkan realita yang berbanding terbalik dengan klaim pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Andi Satya menilai bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus menjadi fokus utama dalam strategi pengurangan kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya pemberian insentif kepada pelaku usaha serta penyediaan kemudahan dalam akses modal, perizinan, dan keringanan pajak.
“Berikan insentif kepada pelaku usaha dan UMKM agar mereka bisa tumbuh dan menciptakan pekerjaan baru,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa banyak pelaku usaha saat ini menghadapi kendala besar dalam mengakses permodalan.
Padahal, apabila diberikan kemudahan, UMKM justru mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi angka kemiskinan secara langsung.
“Banyak pelaku usaha yang mengeluh sulit mengakses modal. Padahal kalau diberikan kemudahan, mereka bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungannya. Itu yang harusnya menjadi prioritas pemerintah,” lanjut Andi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ekonomi benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
Ia berharap agar langkah konkret dan proaktif segera ditempuh guna menghadapi tantangan ekonomi, terlebih dalam era digitalisasi dan ketidakpastian global.
“Kalau pengusaha dimudahkan, mereka akan membuka usaha baru, merekrut lebih banyak karyawan, dan secara langsung akan menekan angka kemiskinan. Kita butuh kebijakan yang realistis dan menyentuh akar masalah,” tutupnya.
Pernyataan Andi menjadi refleksi penting atas kebutuhan perubahan pendekatan dalam penanganan kemiskinan, yang tak hanya karitatif, tapi juga produktif dan berkelanjutan.
