Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun, menegaskan komitmennya menata ulang sistem perparkiran di Kota Tepian.
Ia memastikan pemerintah tidak anti terhadap juru parkir (jukir), tetapi ingin mereka menjadi bagian dari perubahan menuju tata kelola parkir yang tertib, jujur, dan tidak meresahkan masyarakat.
Dalam keterangannya, Andi Harun kembali menyoroti praktik pungutan di atas ketentuan yang masih ditemukan di lapangan.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya meresahkan, tetapi juga masuk kategori pelanggaran hukum.
“Yang kita ingin lakukan adalah penataan tata kelola yang baik. Kita tidak anti terhadap jukir, tetapi kita ingin agar jukir itu menjadi bagian dari yang mengubah peradaban soal parkir di Samarinda,” ujarnya, Jumat 20 Februari 2026.
Ia menegaskan, apabila ada jukir yang memungut tarif melebihi ketentuan, maka hal itu sudah termasuk pungutan liar.
“Kalau sudah memungut di atas ketentuan, itu pasti meresahkan. Itu pungutan liar, kadang-kadang disertai ancaman. Mereka harus diedukasi bahwa itu adalah perbuatan pidana. Bukan cuma pungli, tapi juga bentuk kekerasan melalui pengancaman,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda akan menggandeng aparat penegak hukum untuk memperkuat penataan tersebut.
Andi Harun menyebut langkah ini memang tidak ringan, tetapi perlu dilakukan demi membangun budaya tertib di ruang publik.
“Itu sebabnya pemerintah kota dalam rangka melakukan penataan tata kelola parkir akan bekerja sama dengan Polri, TNI, serta Kejaksaan. Karena kita belum bisa terbentuk budaya seperti di luar atau daerah-daerah yang peradaban etik publiknya sudah maju,” katanya.
Ia mengakui, di Samarinda masih ada beberapa sektor yang membutuhkan ketegasan lebih.
Namun, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif mengawasi praktik parkir di lapangan.
“Masyarakat bantu. Kalau ada kegiatan yang meresahkan, bisa direkam, diunggah, bahkan melakukan citizen journalism. Yang penting berbasis fakta. Itu nanti akan menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, era ke depan adalah era transformasi kesadaran. Ia berharap para jukir menyadari bahwa mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang benar dan mengikuti sistem yang telah ditetapkan.
“Masyarakat sekarang mau makin sehat, makin aman, tidak mau ditipu-tipu. Kadang-kadang rela lebih mahal, yang penting jujur,” tuturnya.
Andi Harun menyadari penataan ini bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah.
“Walaupun kami sadar ini bukan pekerjaan mudah, akan jauh lebih ringan kalau masyarakat ikut serta memberikan dukungan,” pungkasnya.
