Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menginventarisasi usulan program prioritas untuk diajukan sebagai penerima bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Perubahan Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam hal ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun menugasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun usulan tersebut secara teliti yang disertai dengan rinciannya. Durasi penyusunannya dijadwalkan selama dua hari.
“Saat ini, dalam dua hari ke depan tim bekerja. Artinya TAPD saya tugaskan untuk membuat usulan yang masuk dalam skala prioritas,” ujar Andi Harun, Rabu (17/4/2024).
Ia menambahkan bahwa tim tersebut juga telah diberi tugas untuk memastikan usulan yang diajukan merupakan kegiatan yang mendesak dan memiliki dampak langsung pada masyarakat
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang diajukan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa prioritas utama kegiatan atau program masih pada penanganan banjir dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan usaha tani, peningkatan akses ke pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Selain itu, inisiatif-inisiatif strategis yang menjadi program nasional, seperti penurunan angka kemiskinan.
“Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik semata. Kami juga mengajukan program-program untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti revitalisasi pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif dan penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi,” jelas Andi Harun.
Usulan program prioritas tersebut merupakan langkah awal dalam proses penyusunan anggaran yang bertujuan memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Samarinda.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini berharap agar usulan yang diajukan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pembangunan infrastruktur harus berhubungan dengan dukungan terhadap peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Kita juga harus memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional, seperti penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya.
