Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa angka kemiskinan di Kota Samarinda mengalami penurunan dari tahun 2024 ke 2025.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan di wilayah perkotaan tidak bisa dilakukan secara parsial karena memiliki banyak variabel yang saling berkaitan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga menyangkut kondisi rumah, akses air bersih, hingga infrastruktur.
Karena itu, pendekatan lintas sektoral menjadi keharusan, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa ekosektoral. Harus lintas sektor karena variabelnya banyak,” ujarnya, Rabu 1April 2026, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menyebutkan, pola kerja terintegrasi tersebut telah diterapkan sejak 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini.
Namun, tantangan eksternal seperti pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi ke Samarinda membuat upaya tersebut semakin kompleks.
Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, namun tetap harus mendapatkan pelayanan publik.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penanganan kemiskinan di kota.
Meski demikian, Andi Harun memastikan tren penurunan angka kemiskinan tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya menahan agar angka kemiskinan tidak kembali meningkat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang berdampak pada penurunan kelas menengah.
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan administrasi di tingkat provinsi yang dinilai tidak transparan.
Pemerintah kota, kata dia, tidak mendapatkan penjelasan rinci terkait dokumen yang disebut tidak sesuai, sehingga menyulitkan proses perbaikan.
“Kalau dikatakan tidak sesuai, harus dijelaskan bagian mana yang tidak sesuai. Kalau tidak, kami tidak tahu apa yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, persoalan ini berdampak pada sekitar 17 ribu pegawai, termasuk tenaga harian lepas dan PPPK yang sangat bergantung pada gaji.
Keterlambatan pembayaran dinilai menjadi persoalan serius karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.
“Bagi mereka, terlambat beberapa hari saja sudah menjadi masalah besar,” katanya.
Lebih lanjut, Andi Harun menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia memastikan pemerintah kota tetap bersikap loyal terhadap pemerintah provinsi, namun meminta adanya keterbukaan agar pelayanan publik tidak terganggu.
Selain isu kemiskinan dan administrasi, ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
Ia menyebut ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar masih sangat tinggi, bahkan di atas 70 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko jika terjadi gangguan produksi di daerah penghasil.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret melalui sinergi antar kabupaten/kota untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada daerah lain. Ketahanan pangan harus mulai dibangun dari sekarang,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian perlu diperkuat melalui pembukaan lahan baru dan pemanfaatan teknologi, mengingat Kalimantan Timur memiliki potensi lahan yang luas.
Andi Harun menyampaikan bahwa pemerintah kota juga tengah mengkaji kebijakan pusat terkait sistem kerja.
Termasuk kemungkinan penerapan work from home (WFH), dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan penanggulangan kemiskinan.
Juga menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
